IMF sampai OECD Ramal Ekonomi RI 2021 Tumbuh di Bawah 5 Persen, Ini Kata Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh pemerintah sejalan dengan assesment (penilaian) dari sejumlah lembaga.

Menurutnya, seluruh perkiraan lembaga menunjukkan ketidakpastian yang disebabkan oleh risiko pandemi dan pemulihan ekonomi global.

Sri Mulyani menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah yang tertuang pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, masih cukup sejalan dengan beberapa lembaga seperti International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), dan consensus forecast.

"Assesment dari berbagai lembaga tersebut terhadap perekonomian Indonesia bervariasi di dalam rentang 4,3 hingga 4,9 persen untuk proyeksi pertumbuhan tahun 2021, dan di dalam rentang 5,0 hingga 5,8 [persen] untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI: Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (31/5/2021).

Selain itu, Sri Mulyani menilai variasi penilaian proyeksi dari antar lembaga dengan rentang angka yang tinggi, menunjukkan forecast yang diliputi ketidakpastian sebab risiko pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi global.

Adapun, pemerintah melalui KEM PPKF 2022 memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2021 berada di kisaran 4,5 sampai 5,3 persen. Sedangkan, pada 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 5,2 sampai dengan 5,8 persen.

Sri lalu menyatakan bahwa pemerintah sepakat terhadap pandangan DPR bahwa antisipasi diperlukan terkait dengan risiko pandemi Covid-19 seiring dengan pemulihan ekonomi dalam negeri dan global.

Menurutnya, selain faktor risiko Covid-19, perkiraan terkait pemulihan ekonomi global yang tidak seragam (uneven recovery), ketimpangan akses terhadap suplai vaksin, dan perbedaan kemampuan negara untuk belanja countercyclical simulus, perlu diantisipasi.

Sumber: Kemenkeu RI