Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat pangan menyebutkan harga sembako yang cenderung lebih mahal di e-Warong, lokasi keluarga penerima manfaat (KPM) membelanjakan dana bantuan sosial program bantuan pangan nontunai (BPNT) alias Program Sembako, bukanlah hal yang baru. Kehadiran program ini pun belum dievaluasi efektivitasnya dibandingkan dengan bantuan pangan pendahulunya.
“Sejauh ini belum ada evaluasi menyeluruh setahu saya. Namun jika dibandingkan dengan Raskin atau Rastra, persoalan kualitas pangan sudah tidak jadi masalah karena KPM bisa membelanjakan uang bantuan sesuai preferensi,” kata Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, Selasa (25/5/2021).
Mengenai temuan harga sembako di e-Warong yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran dan menjadi pemicu munculnya rencana Kementerian Sosial menghapus outlet penyalur tersebut, Khudori mengaku belum bisa berkomentar banyak. Namun jika merujuk pada studi yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kebijakan (TNP2K) pada 2020 dan merujuk pada Susenas 2019, harga beras yang dibeli KPM BPNT rata-rata 10 persen lebih mahal dari beras kualitas premium dan 12 persen lebih mahal dari beras kualitas medium.
Angka tersebut setara dengan 0,09 kilogram beras pada kualitas premium dan 0,12 kilogram beras pada kualitas medium. Dengan kata lain, setiap pembelian beras sebanyak 1 kilogram oleh KPM program BPNT setara dengan pembelian 1,09 kilogram beras premium atau 1,12 kilogram beras medium pada harga pasar.
Laporan tersebut juga mengungkap bahwa salah satu penyebab tingginya harga jual beras BPNT adalah biaya pengadaan beras yang harus ditanggung oleh e-Warong. Ketidaksanggupan dalam penyediaan beras yang cukup banyak membuat e-Warong menggunakan sistem konsinyasi, sehingga harga jual beras BPNT menjadi lebih tinggi dibanding harga pasar.
Selain itu, terbatasnya jumlah e-Warong yang dapat diakses oleh KPM juga menjadi salah satu pemicu mahalnya harga jual beras. Akibatnya, KPM tidak mempunyai banyak pilihan tempat untuk memanfaatkan bantuan.
Baca Juga
Khudori berpandangan perluasan lokasi belanja Program Sembako justru bisa memecah permasalahan ini. Perluasan juga disebutnya bisa memberi kesempatan bagi Perum Bulog untuk memperoleh kanal penyaluran jika lebih banyak mitra rumah pangan kita (RPK) yan turut bisa menyalurkan.
“Jika pendataan dan sistemnya sudah baik, diperluas seharusnya tidak jadi masalah karena penerima kartu Sembako sendiri sudah by name by address,” kata dia.
