Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk mulai mengidentifikasi negara asal pelapak di platform perdagangan digital mendapat apresiasi dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah ini dinilai bisa menjadi pijakan produsen dalam negeri dalam mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas yang telah menjalar ke e-commerce.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan sejak Indonesia bergabung dalam berbagai blok perdagangan bebas, aktivitas perdagangan lintas batas (cross border) menjadi makin marak. Aktivitas perdagangan pun berlangsung di platform e-commerce di mana pelapak dari berbagai negara bisa menjual produk-produknya.
Namun, Ikhsan memberi catatan bahwa Indonesia belum siap menghadapi kondisi baru tersebut. Hal ini setidaknya terlihat dari terbatasnya produk manufaktur produksi dalam negeri yang diperdagangkan di platform digital jika dibandingkan dengan produk asal negara lain.
“Untuk produk manufaktur di e-commerce yang mendominasi China, Korea Selatan, Taiwan. Indonesia masih terbatas dan untuk UMKM lokal yang berjualan di e-commerce masih didominasi produk kriya dan furnitur,” kata Ikhsan, Minggu (16/5/2021).
Hasil studi oleh Indef dan Laboratorium Data Persada pada 2019 memperlihatkan bahwa produk lokal yang paling banyak diperdagangkan melalui e-commerce adalah produk furnitur yang disusul oleh produk yang berkaitan dengan hobi. Produk elektronik, pakaian, dan makanan menempati peringkat selanjutnya untuk produk yang menyedot transaksi terbesar.
Ikhsan mengatakan situasi yang belum imbang ini memang perlu menjadi perhatian pemerintah. Untuk penertiban perdagangan melalui sistem elektronik ke depannya, dia berharap pemerintah dapat menyoroti perang tarif yang acap kali ditemui di platform dagang-el.
“Kami harap pemerintah dapat address masalah ini. Mungkin bisa diatur batas bawah dan atas agar platform e-commerce tidak sesukanya membuat kebijakan biaya,” kata Ikhsan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
