Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inflasi Jepang Turun Akibat Potongan Tarif Pulsa

Operator utama mendapat tekanan kuat dari Perdana Menteri Yoshihide Suga yang menyerukan agar biaya telepon seluler turun sebanyak 40 persen dengan alasan bahwa biaya telepon seluler Jepang, di antara yang termahal di dunia dan membebani rumah tangga.
Jembatan Pelangi dihiasi lambang Olimpiade di Tokyo, Jepang./Antara/Reuters
Jembatan Pelangi dihiasi lambang Olimpiade di Tokyo, Jepang./Antara/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Konsumen (IHK) Jepang mengalami penurunan yang tak terduga pada bulan April ini karena pemotongan biaya telepon seluler atau pulsa oleh operator utama.

Alhasil, penurunan IHK ini membuat target inflasi 2 persen bank sentral Jepang tampak lebih sulit.

Operator utama mendapat tekanan kuat dari Perdana Menteri Yoshihide Suga yang menyerukan agar biaya telepon seluler turun sebanyak 40 persen dengan alasan bahwa biaya telepon seluler Jepang, di antara yang termahal di dunia dan membebani rumah tangga.

Sementara itu, biaya telepon seluler yang lebih rendah dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan merangsang konsumsi. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu deflasi.

Inflasi inti Jepang, yang tidak termasuk makanan segar tetapi termasuk produk minyak, turun 0,2 persen year on year (yoy) di bulan April. Turun lebih dalam dibandingkan dengan penurunan 0,1 persen di bulan sebelumnya.

Pelaku pasar mengamati dengan cermat IHK wilayah Tokyo, yang tersedia sebulan sebelum angka nasional, sebagai indikator harga utama untuk petunjuk tentang dampak biaya ponsel yang lebih murah terhadap inflasi.

Masaki Kuwahara, Ekonom senior di Nomura Securities, memperkirakan biaya telepon seluler baru, serta diskon lain untuk biaya telepon seluler, akan membebani CPI inti yang lebih luas sekitar 0,4 poin persentase.

Pada bulan April, harga komunikasi, termasuk biaya telepon seluler, turun 26,5 persen. Kondisi ini memicu IHK Tokyo turun 0,44 poin persentase dan mengimbangi penurunan yang lebih lambat dalam biaya energi, seperti data dari Kementerian Dalam Negeri yang dikutip Channel News Asia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper