Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar dapat memastikan subsidi ongkos kirim (ongkir) belanja online tepat sasaran.
Bhima mengatakan subsidi ongkir tersebut merupakan hal yang bagus dan perlu didukung. Tetapin, dia mengingatkan supaya bantuan sebesar Rp500 miliar tersebut nantinya tidak malah memberikan subsidi kepada produk impor, dan platform online yang sudah memberikan fasilitas ongkir gratis sebelumnya.
“Jangan sampai tidak tepat sasaran mensubsidi produk impor dan juga platformn-nya. Jadi, ada platform yang sebelum pandemi ada gratis ongkir. Jangan sampai nanti pemerintah jadi venture kapital platform e-commerce itu,” jelas Bhima dalam diskusi virtual, Rabu (28/4/2021).
Terkait dengan produk impor, berdasarkan studi Indef, Bhima mengatakan 73 persen dari total barang yang dijual secara online merupakan produk impor.
Sementara, dia juga memaparkan 70 persen pelaku usaha menjual barang dagangannya melalui media sosial secara liar, bukan melalui platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, atau Tokopedia.
“Kita bukannya anti terhadap impor tetapi, ketika ada government policy untuk mensubsidi ongkos kirim sebagai kompensasi pelarangan mudik, orang dan uangnya muter di Jabodetabek biar tetap belanja. Tapi jangan sampai tidak tepat sasaran,” katanya.
Bhima lalu mencontohkan kebijakan subsidi ongkos kirim yang pernah dilakukan di Yogyakarta untuk produk UMKM binaan pemerintah daerah setempat. Lalu, kerja sama yang dilakukan adalah dengan transportasi daring seperti Grab dan Gojek.
Model kerja sama tersebut disebut Bhima efektif karena subsidi yang diberikan tepat menyasar kepada pelaku UMKM yang datanya disimpan oleh pemerintah daerah.
