Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kata Kemenhub, Ada 11 Juta Warga yang Ingin Tetap Mudik

Kemenhub telah melakukan survei untuk melihat angka mobilitas masyarakat pada momen Lebaran 2021. Survei menunjukkan sebanyak 85 juta masyarakat akan mudik bila tidak ada pelarangan.
Ilustrasi - Polisi membawa poster saat kampanye larangan mudik di kawasan Terminal Madureso, Temanggung, Jateng, Rabu (21/4/2021)./Antara-Anis Efizudin
Ilustrasi - Polisi membawa poster saat kampanye larangan mudik di kawasan Terminal Madureso, Temanggung, Jateng, Rabu (21/4/2021)./Antara-Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa masih ada sebanyak 11 juta masyarakat yang akan tetap memilih untuk bepergian kendati telah dikeluarkan kebijakan pelarangan mudik 6—17 Mei 2021.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatkan bahwa kementerian telah melakukan survei untuk melihat angka mobilitas masyarakat pada momen Lebaran 2021. Survei menunjukkan sebanyak 85 juta masyarakat akan melakukan aktivitas mudik bila tidak ada pelarangan.

"Setelah ditanyakan bila ada pelarangan mudik ternyata masih ada 11 persen [yang ingin tetap mudik], dan ketika pemerintah betul-betul melarang [mudik], angkanya turun menjadi 7 persen," katanya dalam diskusi daring, Selasa (27/4/2021).

Menurutnya, angka 7 persen tersebut menunjukkan ada 11 juta masyarakat yang ingin tetap mudik kendati telah dilarang oleh pemerintah. Guna mengantisipasi pergerakan tersebut, maka dikeluarkan aturan pelarangan mudik yang kemudian dituangkan dalam Permenhub No.13/2021.

Dia membandingkan angka tersebut dengan angka mobilitas pada saat akhir pekan karena biasanya ada pergerakan kurang lebih satu juta masyarakat yang keluar dari Jabodetabek menggunakan semua moda transportasi.

"Itu efek lonjakannya aja [kasus Covid-19] sudah mendekati 100 persen. Nah, ini terbayang enggak kalau lebih dari 10 juta orang keluar dari Jakarta bagaimana transmisi yang akan terjadi antarkota kalau itu kita biarkan," jelas Adita.

Dia mengakui angka tersebut masih berupa survei. Namun, mengingat metodologi dan prosesnya dilakukan secara statistik, angka tersebut kredibel dan bisa dijadikan pegangan berbasis data.

"Oleh karenanya kita melihat ini sudah tepat. [Mudik] harus dilarang karena kalau ada jutaan orang yang keluar dari Jabodetabek atau keluar kota dari kota manapun transmisi antar kotanya ini yang kita khawatirkan, belum lagi aktivitas di lokasi dia mudik seperti nyekar, silaturahmi bahkan wisata," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rahmi Yati
Editor : Zufrizal
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper