Bisnis.com, JAKARTA – Untuk mendukung pembangunan daerah penunjang ibu kota baru, Bupati Paser Fahmi Fadli meminta bantuan dana untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak parah kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Adapun, sokongan dana diharapkan datang dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN untuk dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Menurut Fahmi, kondisi infrastruktur seperti jalan di lokasi transmigrasi yang masuk dalam Kabupaten Paser rusak parah hingga membutuhkan perhatian dari Kemendes PDTT. “Kabupaten Paser ini penyangga Ibukota jadi butuh perhatian,” katanya saat kunjungan ke Kemendes PDTT, Rabu (14/4/2021).
Jalan yang rusak di wilayah transmigrasi tersebut, kata Fahmi, termasuk produktif karena digunakan untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Jadi, kawasan tersebut membutuhkan infrastruktur jalan untuk kemudahan jalur transportasi dan distribusi.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar lalu mengatakan bahwa kementeriannya memang memberikan perhatian kepada kawasan transmigrasi yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk jika kondisi infrastrukturnya masih belum memadai.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan nyatakan siap membantu. Untuk Transmigrasi ini, kami berkordinasi agar dapat diberikan sentuhan yang berbeda,” katanya.
Baca Juga
Abdul juga berpesan kepada Fahmi dan jajarannya yang hadir untuk melaksanakan pesan Presiden Joko Widodo soal DAK, agar penggunaan anggaran itu harus fokus pada pelaksanaan program, utamanya yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Jangan takut jika ada dinas tidak miliki anggaran dulu tapi fokuskan pada pelaksanaan program. Langkah ini bakal dipayungi dengan regulasi yang mengatur hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah,” jelas Abdul.
Di lain sisi, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga meminta Fahmi untuk mengawal Dana Desa 2021 sebesar Rp127 miliar agar tepat sasaran sesuai dengan prioritas penggunaannya.
Contohnya, untuk mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan seperti yang tertuang dalam RPJMN.
“Desa jika fokus di kemiskinan, pendidikan dan kesehatan maka bakal percepat penurunan stunting,” pungkas Abdul..
