Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawasi proses pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Pasalnya, menurut Luhut komponen penyusun dari sejumlah pengadaan megaproyek di Indonesia banyak yang masih berasal dari luar negeri atau impor. Padahal, dia menyebut banyak dari komponen penyusun tersebut bisa didatangkan dari dalam negeri.
Luhut memaparkan belanja pemerintah untuk modal dana barang sebesar Rp1.300 triliun dalam setahun. Dari ribuan triliun tersebut, terdapat 45 item besar bernilai US$34 miliar dan hampir semuanya berasal dari impor.
Setelah dilakukan penyisiran ulang, kata Luhut, ditemukan bahwa ada 17 item yang ternyata bisa dibuat di dalam negeri dan memiliki nilai sebesar US$17 miliar atau setara dengan Rp225 triliun.
“Ini angka yang sangat besar kalau kita buat dalam negeri dan diinvestasikan di dalam negeri, akan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan pajak, dan seterusnya,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
Adapun, Luhut meminta KPK agar ikut mengawasi pengadaan TKDN tersebut khususnya untuk pencegahan tindak korupsi.
Baca Juga
Tidak hanya tentang TKDN, Luhut meminta lembaga antirasuah tersebut untuk ikut aktif mengawasi dan melakukan upaya pencegahan korupsi di sejumlah proyek besar di Indonesia.
Misalnya, Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan National Single Window atau ekosistem logistik di Batam, pengawasan di Lumbung Ikan Nasional di Maluku, dan penataan ekspor di Bangka Belitung.
“Pencegahan itu menurut saya lebih penting, jangan biarkan orang terjerumus kalau bisa kita ingatkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
