Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Luhut Minta KPK Awasi Proyek TKDN Senilai Triliunan Rupiah

Belanja pemerintah untuk modal dana barang sebesar Rp1.300 triliun dalam setahun. Dari ribuan triliun tersebut, terdapat 45 item besar bernilai US$34 miliar dan hampir semuanya berasal dari impor.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 13 April 2021  |  15:12 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengunjungi Pabrik Mobil Listrik Hyundai di Sukamukti Bekasi, Jumat (6/11/2020). Pabrik tersebut merupakan bentuk implementasi komitmen investasi Hyundai yang telah ditandatangani di Korea Selatan pada tanggal 26 November 2019.  - KeMenko Marves
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengunjungi Pabrik Mobil Listrik Hyundai di Sukamukti Bekasi, Jumat (6/11/2020). Pabrik tersebut merupakan bentuk implementasi komitmen investasi Hyundai yang telah ditandatangani di Korea Selatan pada tanggal 26 November 2019. - KeMenko Marves

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu mengawasi proses pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasalnya, menurut Luhut komponen penyusun dari sejumlah pengadaan megaproyek di Indonesia banyak yang masih berasal dari luar negeri atau impor. Padahal, dia menyebut banyak dari komponen penyusun tersebut bisa didatangkan dari dalam negeri.

Luhut memaparkan belanja pemerintah untuk modal dana barang sebesar Rp1.300 triliun dalam setahun. Dari ribuan triliun tersebut, terdapat 45 item besar bernilai US$34 miliar dan hampir semuanya berasal dari impor.

Setelah dilakukan penyisiran ulang, kata Luhut, ditemukan bahwa ada 17 item yang ternyata bisa dibuat di dalam negeri dan memiliki nilai sebesar US$17 miliar atau setara dengan Rp225 triliun.

“Ini angka yang sangat besar kalau kita buat dalam negeri dan diinvestasikan di dalam negeri, akan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan pajak, dan seterusnya,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas KPK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Adapun, Luhut meminta KPK agar ikut mengawasi pengadaan TKDN tersebut khususnya untuk pencegahan tindak korupsi.

Tidak hanya tentang TKDN, Luhut meminta lembaga antirasuah tersebut untuk ikut aktif mengawasi dan melakukan upaya pencegahan korupsi di sejumlah proyek besar di Indonesia.

Misalnya, Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan National Single Window atau ekosistem logistik di Batam, pengawasan di Lumbung Ikan Nasional di Maluku, dan penataan ekspor di Bangka Belitung.

“Pencegahan itu menurut saya lebih penting, jangan biarkan orang terjerumus kalau bisa kita ingatkan,” katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tkdn Luhut Pandjaitan
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top