Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa implementasi teknologi digital, baik di Kementerian Lembaga (K/L) maupun di pemerintah daerah (Pemda), diharapkan dapat semakin transparan dan menekan korupsi dalam mengelola anggaran.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini seluruh K/L telah melakukan perencanaan anggaran secara digital, yaitu melalui aplikasi Krisna dan Sakti. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemda melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
“Dengan teknologi digital, kita harap interaksi birokrasi antara para stakeholder bisa dilakukan lebih pasti, transparan, dan tidak koruptif,” katanya dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).
Sri Mulyani mengutarakan, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terus mendorong sistem pembayaran secara elektronik, di mana pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui e-payment dan e-catalog.
“Ini semuanya untuk terus menumbuhkan budaya transparansi keadilan dan profesionalitas,” ujarnya.
Dia menambahkan, berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong munculnya budaya pencegahan korupsi yang efektif dan efisien.
Baca Juga
Alhasil, pencegahan korupsi yang efektif dan efisien tersebut menurutnya akan diterjemahkan dengan kinerja K/L dan Pemda yang semakin baik, transparan, efektif, efisien, bertanggung jawab, dan semakin bebas dari korupsi.
.jpg?w=300&h=221)
