Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi penggabungan data spasial dan numerik yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan.
Hal ini disampaikannya dalam sambutan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Forum Rektor Indonesia.
Menurut Risma, ini adalah terobosan yang luar biasa dan bermanfaat karena dengan melakukan pendataan desa presisi maka akan didapatkan data penggabungan antara data spasial dan numerik.
“Data ini menjadi sangat-sangat penting untuk mengevaluasi, tidak katanya siapa, tapi bahwa secara fisik kami dapat mengetahui dengan pasti,” katanya, dikutip melalui siaran pers, Senin (29/3/2021).
Dia menyampaikan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan sulit diimplementasikan karena data yang diperoleh kurang tepat.
“Saya bersyukur sekali dengan agenda ini, kemudian kita dapat memantau, bukan hanya data numerik namun juga data spasial, saya pikir jika ini bisa dilakukan maka rakyat kita bisa semakin cepat untuk sejahtera, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan kebijakan,” tuturnya.
Baca Juga
Adapun, penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilaksanakan untuk membangun kerja sama dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan data desa/kelurahan yang akurat, komprehensif, dan terbarukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun lingkup Kementerian Sosial dan Forum Rektor Indonesia.
Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama Kepala Biro Hukum Kemensos Sanusi, serta para undangan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Forum Rektor Indonesia.
