Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Budi Waseso Sorot Tunjangan Beras TNI, Polri, ASN, Ada Apa?

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai para anggota TNI, Polri, dan ASN dirugikan karena mendapat tunjangan yang lebih rendah dari harga pasaran.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 29 Maret 2021  |  18:09 WIB
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mencatat bahwa anggota TNI, Polri, dan ASN rata-rata menerima tunjangan beras dengan nilai rata-rata Rp7.400 per kilogram. Padahal harga standar beras yang dikonsumsi adalah Rp12.000 per kilogram.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menilai para anggota TNI, Polri, dan ASN dirugikan karena mendapat tunjangan yang lebih rendah dari harga pasaran.

Kerugian ini menurut Budi bisa diminimalisir jika pemerintah menambah besaran tunjangan dan memberi ruang bagi Bulog untuk menjadi pemasok bagi anggota TNI, Polri, dan ASN. Dia menyebutkan Bulog tetap bisa menyalurkan beras dengan kriteria dan kualitas sesuai ketentuan dengan harga di bawah pasaran.

“Saya berharap dibantu oleh Menkeu dengan tambahan tunjangan untuk membeli beras. Saat ini besaran tunjangan masih di bawah keputusan menteri di mana harga beras dipatok Rp10.769 per kilogram. Kalau tunjangan ditambah sekitar Rp2.000, maka TNI, Polri, dan ASN bisa kita pasok sesuai dengan kualitas dan harga,” kata dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021),

Selain itu, hal tersebut dapat menjadi solusi macetnya kanal penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP). Potensi penyaluran ke kelompok tersebut bisa mencapai 1,4 juta ton dalam setahun.

Budi mengatakan usulan kanal penyaluran ini masih di tahap pembicaraan dan diharapkan bisa menjadi pendorong serapan beras yang lebih besar.

"Ini harapan kita. Sejauh ini belum ada keputusan soal hilir beras Bulog. Perlu ada keputusan pemerintah,” kata Budi 

Dia mengatakan hambatan terbesar dari penyerapan Bulog adalah ketidakpastian outlet yang berefek pada beban pengelolaan dan potensi penurunan mutu beras.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyiapkan anggaran demi menjaga proses penyerapan oleh Bulog.

Di sisi lain, Presiden mengakui pula bahwa Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam sebagai langkah antisipasi pasokan beras di tengah ketidakpastian pandemi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Bulog Harga Beras Beras Bulog
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top