Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini melantik 6 pejabat eselon I baru di Kementerian Keuangan, Jum'at (12/3/2021).
Pejabat yang dilantik akan menduduki posisi Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara, dan Kepala BPPK.
Beberapa pejabat yang dirombak antara lain adalah Hadiyanto dari Sekjen menjadi Dirjen Perbendaharaan, Heru Pambudi dari Dirjen Bea dan Cukai menjadi Sekjen, dan Isa rachmatarwata dari Dirjen Kekayaan Negara menjadi Dirjen Anggaran.
Sementara itu, Rionald Silaban dari Kepala BPPK menjadi Dirjen Kekayaan Negara, Andin Hadiyanto dari Dirjen Perbendaharaan menjadi Kepala BPPK, dan Askolani dari Dirjen Anggaran menjadi Dirjen Bea dan Cukai.
“Ini sebuah tahap karir dan penugasan yang luar biasa di tengah kita menghadapi pandemi Covid-19 dan tugas untuk memulihkan ekonomi,” kata Sri Mulyani dalam sambutannya, Jum’at (12/3/2021).
Pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah mitra kerja Kementerian Keuangan, baik secara fisik atau virtual. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian BUMN, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi XI DPR RI, dan lain-lain.
Baca Juga
“Kehadiran bapak ibu sekalian merupakan bentuk dukungan luar biasa kepada kami di lingkungan Kemnkeu dan wujud sinergi yang ingin kita bangun secara erat dan harmonis,” jelasnya.
Menkeu menyampaikan bahwa pejabata baru akan menghadapi sejumlah tantangan baru di dalam pos pekerjaan yang baru. Apalagi, semuanya dilakukan semasa pandemi Covid-19.
“Saya ingin kita semua memahami berbagai tantangan dan sekaligu tanggung jawab yang harus diemban dalam lingkungan Kemnkeu. Kita saat ini masih dan sedang menghadapi pandemi meskipun ada harapan baru dengan adanya vaksin dan penularan yang turun, namun ini tidak alasan bagi kita untuk terlena,” katanya.
Sri Mulyani memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi para pejabat baru, baik dalam jangka menengah atau panjang, a.l. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), persiapan sebagai tuan rumah G20, dan krisis perubahan iklim dalam jangka panjang.
