Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruamahan Rakyat menyatakan bahwa konstruksi infrastrutur lumbung pangan atau food estate akan berbeda di setiap lokasi.
Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan untuk membangun lumbung pangan di lima provinsi, yakni Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan lumbung pangan merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan Nasional. Namun, Basuki menilai konstruksi lumbung pangan memiliki dua fungsi saat ini.
"Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19,” katanya melalui keterangan resmi, Minggu (28/2/2021).
Basuki berujar tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan merupakan tantangan yang saat ini dihadapi dalam konstruksi lumbung pangan. Selain itu, lanjutnya, karakter masing-masing daerah membuat penyelesaian tantangan tersebut berbeda di satu daerah dengan yang lainnya.
Basuki mencontohkan konstruksi lumbung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165.000 hektare. Menurutnya, tantangan yang timbul di Tanah Hitam adalah pemerintah harus menggarap lumbung pangan di atas tanah aluvial.
Tanah aluvial merupakan tanah hasil erosi dari tanah di kawasan tinggi yang terbawa oleh aliran sungai. Alhasil, tanah aluvial memiliki banyak cadangan air.
"Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini [Kalimantan Tengah], kami prioritaskan penanganandrainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami," ucapnya.
Basuki menyampaikan penanganan drainase di Kalimantan Tengah akan berbeda dengan penanangan di Sumatra Utara dan Nusa TenggaraTimur. Adapun, lanjutnya, sistem drainase di kedua wilayah tersebut akan menggunakan gun sprinler lantaran karaktersitik tanah yang kering.
Basuki menilai perlu pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan. Pasalnya, target penyelesaian konstruksi lumbung pangan hanya 2 tahun atau hingga 2022.
Secara total, Kementerian PUPR menganggarkan Rp13,9 triliun untuk program irigrasi dan rawa sepanjang 2021. Adapun, anggaran tersebut ditargetkan dapat membangun jaringan irigrasi baru untuk lahan seluas 25.000 hektare dan rhebailitasi irigasi lama untuk mengairi lahan seluas 250.000 hektare.
