Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Maritime, Transportation dan Logistik Watch (IMLOW) menilai PT Angkasa Pura II sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah wajib menjalankan roda perekonomian dan bukannya menaikkan tarif sewa pergudangan yang memberatkan pelaku usaha.
Sekjen IMLOW Ridwan Tento mengatakan sebagai BUMN dari beberapa fungsinya saat ini yang dikedepankan justru menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditentukan oleh pemegang saham. Hal itu, lanjutnya, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan tarif sewa dan tentunya akan berdampak ke masyarakat luas atas kenaikan harga barang yang melalui gudang kargo udara.
“Fungsi BUMN sebagai salah satu saluran pemerintah untuk membuat kebijakan perekonomian seharusnya lebih dikedepankan oleh AP II pada saat pandemi ini, jangan sampai ada kenaikan tarif sewa dahulu,” ujarnya, Senin (25/1/2021).
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak manajemen PT Angkasa Pura II (AP II) untuk tidak menaikkan biaya sewa pergudangan di kawasan bandara Soekarno-Hatta, di tengah situasi sulit yang dialami pebisnis akibat pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan asosiasinya menerima keluhan dan laporan dari sejumlah perusahaan logistik perihal rencana kenaikan biaya sewa fasilitas pergudangan di kawasan tersebut. Padahal, di sisi lain pelayanan kargo udara di bandara berkode CGK itu hingga saat ini masih sangat tertinggal dari sisi volume maupun kecepatan, atau belum efisien.
Menurutnya, layanan kargo udara pada awalnya hanya merupakan pendukung dan bisa terlihat dari fasilitas gudang-gudang eksisting sudah sangat tertinggal. Akan tetapi, angkutan layanan kargo udara sekarang ini menjadi pendapatan utama karena dampak pandemi Covid-19
Baca Juga
Dia mengatakan turunnya jumlah penumpang pada angkutan udara juga memengaruhi pendapatan pengelola bandar udara termasuk di Soetta. Sehingga tidak tepat jika manajemen. AP II justru mencari jalan pintas dengan menaikkan tarif sewa pergudangan kargo udara akibat merosotnya jumlah penumpang pesawat.
Semestinya, imbuh Yukki, pada masa pandemi Covid 19 saat ini semua pihak menyadari bahwa mendorong digitalisasi, inovasi, kelancaran arus barang dan efisiensi merupakan kata kunci dalam kegiatan usaha agar bisa tetap berlangsung, bukan semata-mata menaikkan harga yang justru akan membebani masyarakat konsumen termasuk sekitar 298 perusahaan anggota ALFI yang berkegiatan di Bandara Soekarno-Hatta.
Yukki mengatakan, akibat tidak tepatnya kebijakan AP II tersebut, pihaknya mendapat informasi bahwa para peserta tender pergudangan kargo yang diselenggarakan BUMN tersebut baru-baru ini justru lebih memilih mengundurkan diri lantaran tidak sanggup memenuhi persyaratan dalam tender, termasuk adanya kenaikan biaya sewa gudang hingga 80 persen.
