Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha restoran meminta pemerintah menyiapkan solusi guna meminimalkan dampak negatif dari kebijakan pembatasan operasional yang dilakukan selama masa PSBB. Dibatasinya jam operasional dan batas okupansi untuk dine-in maksimal 25 persen diakui memberatkan bisnis dan mendorong penutupan layanan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Eddy Sutanto mengharapkan pemerintah dapat memberi bantuan langsung, seperti menanggung upah pekerja. Sebagaimana diketahui, pengelola restoran banyak yang memilih merumahkan pekerja dan memutus kontrak demi mengurangi beban operasional.
“Gelombang tutup kami lihat tengah terjadi. Kami sebenarnya tidak menentang, tetapi pemerintah harus menyiapkan solusi. Kalau di Inggris, misalnya, pemerintah setempat menjamin sebagian upah pekerja restoran saat operasional usaha dibatasi. Tidak semua ditanggung, namun setidaknya PHK bisa dihindari dengan hal itu,” kata Eddy saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (10/1/2021).
Baca Juga
Eddy menilai bantuan dalam bentuk langsung seperti subsidi upah lebih efektif karena pembayaran upah pekerja yang menyedot 30 persen operasional sulit dipenuhi pengusaha saat pembatasan berlangsung. Dia menjelaskan penopang pemasukan utama berupa layanan dine-in tidak bisa diandalkan saat pembatasan diterapkan. Selain itu, layanan drive thru dan take away dia sebut juga memberi dampak yang tidak signifikan.
“Dibandingkan saat dine-in, pemesanan melalui drive thru maupun take away cenderung lebih sedikit nilainya. Konsumen tidak membeli sebanyak saat makan di tempat,” jelas dia.
Eddy pun mengatakan banyak pengusaha tidak terlalu menaruh harap pada proses vaksinasi yang rencananya bisa dimulai pekan ini. Selain proses yang panjang, tingkat efikasi vaksin pun belum diketahui. “Kami masih belum tahu kapan akan pulih. Tingkat ketidakpastian masih tinggi, bahkan restoran chain besar belum percaya diri, apalagi yang skala kecil,” kata dia.
