Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pejabat Amerika Serikat dalam pemerintahan Presiden Donald Trump akan membahas rencana perluasan perintah eksekutif yang melarang investasi di perusahaan militer China.
Menurut sumber yang mengetahui pertemuan tersebut, pejabat dari Departemen Pertahanan dan, Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan akan membahas kembali antara lain perubahan atas perintah eksekutif soal investasi yang dikeluarkan Trump pada November lalu.
Perintah eksekutif itu telah memicu kebingungan di antara investor dan perusahaan yang ingin mematuhinya, sumber yang tidak mau disebutkan namanya seperti dikutip Aljazeera.com, Jumat (8/1/2021).
Satu perubahan yang kemungkinan akan dibahas adalah rancangan amendemen yang akan mengarahkan investor AS untuk sepenuhnya melepaskan posisi mereka di perusahaan yang masuk daftar hitam pada 11 November 2021, menurut sumber itu.
Jika disetujui, perubahan yang diusulkan akan secara dramatis memperluas cakupan perintah tersebut, yang sekarang hanya menyatakan bahwa investor AS harus berhenti membeli sekuritas dari perusahaan yang masuk daftar hitam sejak tanggal itu.
Tidak jelas apakah ada keputusan akhir yang akan dibuat pada pertemuan tersebut. Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar sebagaimana juga halnya dengan Departemen Pertahanan.
Perintah eksekutif, yang ditandatangani oleh Trump pada November, adalah bagian dari upayanya untuk memperketat kebijakannya atas China di hari-hari terakhir masa pemerintahannya.
Trump juga berusaha untuk memperkuat Undang-undang tahun 1999 yang menugaskan Departemen Pertahanan untuk menyusun daftar perusahaan China yang diyakini dimiliki atau dikendalikan oleh militer China. Akan tetapi Departemen Pertahanan belum memberikan alasan untuk menunjuk perusahaan tersebut.
Pentagon sejauh ini telah memasukkan 35 perusahaan dalam daftar hitam, termasuk pembuat chip top China, SMIC dan raksasa minyak CNOOC. Pemerintah AS juga sedang mempertimbangkan untuk menambahkan raksasa teknologi Alibaba dan Tencent ke daftar hitam.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Beijing sebelumnya mengatakan China menentang upaya AS untuk menekan perusahaannya dan menambahkan bahwa langkah Washington itu bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan pasar.
