Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BKPM: NIB 2020 Mayoritas dari UMKM

Sebanyak 81 persen nomor induk berusaha (NIB) yang masuk ke BKPM berasal dari kelompok UMKM.
Novita Sari Simamora
Novita Sari Simamora - Bisnis.com 06 Januari 2021  |  21:27 WIB
Pekerja memotret produk sepatu Prospero yang akan dipasarkan melalui platform digital di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/7/2020). Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 9,4 juta UMKM sudah menggunakan atau memasarkan produknya melalui pasar e-commerce dan mendapatkan manfaat penggunaan teknologi digital untuk transaksi lintas batas. - ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Pekerja memotret produk sepatu Prospero yang akan dipasarkan melalui platform digital di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/7/2020). Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebanyak 9,4 juta UMKM sudah menggunakan atau memasarkan produknya melalui pasar e-commerce dan mendapatkan manfaat penggunaan teknologi digital untuk transaksi lintas batas. - ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai 1,51 juta NIB.

Adapun jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mendominasi sebesar 81 persen atau 1,22 juta NIB. Melihat data tersebut, BKPM akan terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan investor terbanyak di Indonesia.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan bahwa kondisi pandemi virus corona (Covid-19) yang dialami Indonesia, mengakibatkan kontraksi perekonomian domestik. Konsumsi dan investasi menjadi dua faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Seperti arahan Presiden, BKPM diberi tanggung jawab dalam mengurus investasi di sektor riil (kecuali hulu migas dan jasa keuangan) dan UMKM. Angka 81 persen NIB Mikro Kecil yang diterbitkan oleh BKPM melalui OSS merupakan sebuah sinyal yang sangat positif. Kegigihan para pelaku UMKM menunjukkan bahwa memang merekalah investor pahlawan ekonomi,” tulisnya  dalam  keterangan resmi, Rabu (6/1/2021).

Di sisi lain, Tina menambahkan hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Disebutkan dalam pasal 13 pada Bagian Kelima tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

UU CK mengatur perizinan berusaha dengan berbasis risiko. Ke depan, usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Seluruh proses perizinan berusaha akan terpusat secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi pelaku usaha.

“Kita tahu bahwa UU CK ini merupakan terobosan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Di dalamnya juga diatur bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan penguatan UMKM. Nanti setelah OSS yang baru diterapkan, usaha dengan risiko rendah hanya perlu NIB, tidak perlu izin,” jelas Tina.

Berdasarkan data dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, selama periode Januari-Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 1,67 juta IU (Izin Usaha). Sementara Izin Operasional/Komersial (IOK) yang diterbitkan mencapai 221.275 IOK. Adapun pengajuan IOK tersebut didominasi oleh Perdagangan yaitu sebanyak 31.431 IOK, diikuti oleh Kesehatan 21.816 IOK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 14.565 IOK, Perhubungan 12.446 IOK, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 10.689 IOK. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

umkm bkpm usaha mikro
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top