Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

YLKI: Penanganan Covid-19 di Indonesia Kurang Tepat

Pemerintah dinilai inkonsisten dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga menjadikan sangat gamang bahkan cenderung kurang tepat.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 21 Desember 2020  |  16:53 WIB
Warga antre saat akan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19, di area Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (18/12/2020). Pengelola Bandara Ngurah Rai Bali mulai Jumat (18/12) menyediakan layanan Rapid Test Antigen setelah sebelumnya telah menyediakan layanan Rapid Test Antibodi yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf - hp.\r\n
Warga antre saat akan melakukan tes cepat (rapid test) COVID-19, di area Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (18/12/2020). Pengelola Bandara Ngurah Rai Bali mulai Jumat (18/12) menyediakan layanan Rapid Test Antigen setelah sebelumnya telah menyediakan layanan Rapid Test Antibodi yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf - hp.\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai inkonsisten dalam penanganan pandemi Covid-19. Upaya mengutamakan ekonomi berujung resesi, sementara untuk kasus dan rasio kematian, Indonesia jadi yang tertinggi di Asia.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Tulus Abadi menuturkan inkonsistensi pemerintah membuat penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi sangat gamang bahkan cenderung kurang tepat.

"Pemerintah dalam manajemen penanganan pandemi inkonsisten sejak awal hingga akhir 2020 ini berjalan timpang. Ekonomi resesi, Covid-19 juga juara satu di level Asia, Indonesia di 629.000 kasus dengan rasio kematian 3 persen. Ini pertanyaan tegas politik menangani pandemi," ujarnya, Senin (21/12/2020).

Dia melanjutkan pada penentuan libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru 2020) pun pemerintah masih terlihat bingung. "Penentuan libur panjang Nataru pemerintah tambak limbung, masyarakat konsumen dan swasta jadi korban," imbuhnya.

Dia menegaskan waktu libur panjang akhir tahun yang sejak jauh-jauh hari diumumkan 11 hari dipangkas menjadi terpisah antara libur Natal dan Tahun Baru membuat masyarakat konsumen yang sudah terlanjur membeli tiket ke tempat wisata menjadi kerepotan.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kemenhub Cris Kuntadi menuturkan pemerintah tidak limbung terkait dengan upaya menerapkan protokol kesehatan dan libur panjang.

"Kami berusaha menerapkan aturan semaksimal mungkin sesuai kondisi terkini, awalnya ketika tetapkan libur panjang sebagai pengganti lebaran, beri harapan akan ada gantinya. Akan tetapi, begitu lihat kondisi masih rawan kami memutuskan tak tambah cuti lebih panjang, ada dampak libur panjang dengan peningkatan terpapar Covid-19," ujarnya.

Selain itu, aturan baru kewajiban rapid test antigen dan PCR pun turut andil yang membuat masyarakat meminta pengembalian tiket hingga Rp300 miliar. Swasta menjadi korban, pemerintah, terang Tulus kembali menunjukkan kemampuannya tidak dapat belajar dari pengalaman sebelumnya.

"Di luar negeri libur panjang akhir pekan saja ditiadakan, Indonesia malah dipanjang-panjangkan, 17 Agustus dan Maulid Nabi dipanjangkan, ini pun dengan begini pasca libur Nataru pasti naik kembali angka-angkanya. Rasio keterpaparannya di Jakarta 9,8 persen sementara WHO rekomendasi 5 persen, masih lebih tinggi 100 persen dari WHO," paparnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

YLKI Covid-19
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top