Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan kelas dunia.
Hal ini sejalan juga dengan rencana pelaksanaan MotoGP di Mandalika pada 2021 sekaligus upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di KSPN/DPSP Mandalika, Kementerian PUPR sepanjang 2019–2021 mengalokasikan Rp1,7 triliun yakni untuk infrastruktur sumber daya air (SDA) sebesar Rp154 miliar, jalan dan jembatan Rp1,45 triliun, permukiman Rp223 miliar, dan perumahan Rp132 miliar.
Pada 2020, alokasi penataan KSPN/DPSP Mandalika sebesar Rp541 miliar dan telah terealisasi Rp447 miliar atau 82,65 persen sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 8 Desember 2020.
“Khusus untuk dukungan MotoGP kami ditugaskan khusus membangun jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL)-Mandalika, dengan sekarang sudah terkontrak pekerjaannya dan sedang berjalan konstruksinya. Jalan ini akan selesai sebelum ajang MotoGP di Indonesia dimulai pada 2021,” ungkapnya melalui keterangan tertulis.
Pembangunan jalan Bypass BIL-Mandalika akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke Kawasan Wisata Mandalika guna mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang juga akan dibangun di kawasan Mandalika. Jalan Bypass BIL dibangun dengan lebar 50 meter, 4 lajur yang dilengkapi trotoar dan median jalan dengan anggaran Rp641,96 miliar pada tahun 2020 – 2021.
Selain memperbaiki akses jalan, Kementerian PUPR juga meningkatkan kualitas hunian masyarakat di KSPN Mandalika. Pada 2020, di NTB telah diprogramkan peningkatan kualitas rumah sebanyak 5.115 unit pada program rumah swadaya, atau dikenal dengan bedah rumah.
Dari jumlah tersebut, sebagai alternatif akomodasi untuk event MotoGP, Kementerian PUPR membangun sekitar 915 unit home stay melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah.
Jumlah hunian wisata tersebut tersebar di Lombok Utara dan Lombok Tengah dengan pola reguler dan sarana hunian wisata/sarhunta (homestay).
Total anggaran untuk pembangunan sarhunta senilai Rp62,23 miliar. Sementara untuk program BSPS reguler dialokasikan untuk 2.900 unit dengan nilai Rp50,75 miliar.
"Khusus untuk pembangunan di koridor, maksimal bantuan per rumah adalah Rp35 juta, sedangkan untuk rumah singgah atau lokasi usaha pendukung wisata lainnya maksimal sebesar Rp115 juta," kata Basuki.
Lewat Program Sarhunta, rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni mendapatkan bantuan bedah rumah yang akan juga ditambah ruangan khusus untuk tempat menginap para wisatawan yang ingin merasakan bagaimana kehidupan masyarakat.
Desain bangunan yang disesuaikan dengan gaya arsitektur lokal kian menambah keelokan hunian masyarakat.
