Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Tantangan Distribusi Vaksin Covid-19 ke Timur Indonesia

Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) menuturkan tantangan yang bakal dihadapi saat melakukan distribusi vaksin Covid-19 ke wilayah Timur Indonesia.
Vaksin kemudian akan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma. /presidenri.go.id
Vaksin kemudian akan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu oleh tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Bio Farma. /presidenri.go.id

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) menuturkan diperlukannya sejumlah hub logistik pada pengiriman rantai dingin vaksin Covid-19. Hub ini terutama bagi daerah terpencil dengan akses yang cukup sulit.

Ketua Umum ARPI Hasanuddin Yasni menuturkan pengiriman vaksin ke Indonesia Timur akan menjadi tantangan tersendiri. Perlu adanya hub berpendingin di daerah-daerah agar pengiriman vaksin tidak rusak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

"Untuk mencapai dinas kesehatan itu cukup makan waktu, pemerintah perlu menaruh transit kontainer, agar produk vaksin itu diamankan satu dua hari sebelum ke Dinas Kesehatan. Perlu adanya hub-hub titik pengumpulan menuju area destinasi," jelasnya kepada Bisnis.com, Senin (7/12/2020).

Di sisi lain, dia menyebut pemerintah dan BUMN sudah bergerilya terutama dinas kesehatan daerah menyiapkan pendingin ukuran 500 liter hingga 1.000 liter. Namun, dari segi hub di daerah perlu disiapkan lebih lanjut.

Pemerintah terangnya, saat ini tengah fokus melakukan uji coba pengiriman 10 juta vaksin Covid-19. Setelah ini, baru dapat fokus bicara teknis distribusi yang sesungguhnya.

"Akhir bulan atau Januari baru akan fokus pengiriman ke daerah dan memang ada sedikit kelangkaan fasilitas listrik, itu perlu dilihat, itu jadi sentral penyimpanan vaksin," ujarnya.

Pihaknya, menilai saat ini baik pemerintah BUMN, maupun swasta sudah siap secara sarana dan prasarana, tetapi tinggal urusan teknis operasi yang perlu dipertegas.

"Tinggal fokus merinci penjabarannya itu sistem distribusi lebih detail per daerah, masing-masing daerah, ada perbedaan kemampuan SDM, sarana prasarana infrastruktur. Itu perlu diperinci cuma tinggal SOP perlu kita tegaskan lagi ke pemerintah dan BUMN yang memang diberi kuasa eksekusi," ungkapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper