Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Inggris Timbang Larangan Pemasangan Huawei Mulai Tahun Depan

Anggota parlemen dari Partai Konservatif menuntut aturan yang lebih ketat pada perusahaan yang menggunakan peralatan Huawei 5G, sebagai bagian dari harga untuk mendukung undang-undang keamanan telekomunikasi.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 24 November 2020  |  14:14 WIB
Warga menggunakan smartphone berjalan melewati papan Taman 5G di markas Huawei Technologies Co. di Shenzhen, China, Rabu(22/5/2020).Bloomberg - Qilai Shen
Warga menggunakan smartphone berjalan melewati papan Taman 5G di markas Huawei Technologies Co. di Shenzhen, China, Rabu(22/5/2020).Bloomberg - Qilai Shen

Bisnis.com, JAKARTA - Inggris tengah berupaya mempercepat pemberlakuan larangan perangkat Huawei Technologies Co pada jaringan 5G negara itu.

Dilansir Bloomberg, Selasa (24/11/2020), menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, proposal baru oleh anggota parlemen mengusulkan larangan berlaku segera pada September 2021.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif menuntut aturan yang lebih ketat pada perusahaan yang menggunakan peralatan Huawei 5G, sebagai bagian dari harga untuk mendukung undang-undang keamanan telekomunikasi yang dijadwalkan di parlemen minggu depan.

Sebelumnya, anggota parlemen telah menyerahkannya kepada perusahaan telekomunikasi untuk mengganti peralatan 5G Huawei sebelum larangan menyeluruh diberlakukan pada 2027.

Sementara itu larangan perusahaan telekomunikasi Inggris untuk membeli perangkat Huawei akan dimulai pada Desember. Hal itu mendorong penyedia jaringan untuk menimbun pasokan suku cadang Huawei sambil mencari alternatif lain.

Larangan awal untuk memasang suku cadang tersebut dapat meningkatkan biaya di perusahaan seperti BT Group Plc dan Vodafone Group Plc, yang akan dipaksa untuk mempercepat perombakan bagian jaringan mereka.

Pada Januari lalu, Inggris memberi Huawei peran terbatas dalam jaringan 5G, yang menyebabkan pemberontakan parlemen. Perdana Menteri Boris Johnson mengubah posisinya pada Juli, setelah sanksi AS yang diberlakukan pada Mei memengaruhi rantai pasokan Huawei. Pejabat Inggris mengatakan perubahan itu berarti mereka tidak lagi dapat menjamin keamanan produk perusahaan yang berbasis Shenzhen itu.

Rancangan undang-undang telekomunikasi saat ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberlakukan moratorium terhadap Huawei, tetapi tidak mencantumkan tenggat waktu dan tidak menyebutkan nama perusahaan mana pun.

Anggota parlemen akan memperdebatkan RUU itu minggu depan. Rancangan undang-undang mengusulkan denda sebanyak 10 persen dari penjualan atau 100.000 poundsterling sehari (US$133.000) untuk pelanggaran, yang akan berlaku untuk operator termasuk Grup BT dan Vodafone.

AS telah berkampanye agar sekutunya mengecualikan Huawei dengan alasan kedekatannya dengan pemerintah China merupakan risiko keamanan yang tidak dapat diterima, yang telah dibantah oleh perusahaan.

Tanpa Huawei, jaringan seluler Inggris akan sangat bergantung pada perusahaan produsen jaringan lain seperti Nokia Oyj dan Ericsson AB. Pemerintah akan mempublikasikan rincian lebih lanjut tentang diversifikasi rantai pasokan 5G Inggris dalam beberapa minggu ke depan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

inggris huawei teknologi 5G

Sumber : Bloomberg

Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top