Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MK Gelar Sidang Perdana Gugatan UU Cipta Kerja, KSPI : Tak Ada Aksi

Sidang gugatan KSPI yang terdaftar dengan Nomor 101/PUU-XVIII/2020 itu bakal digelar pada pukul 11.00 WIB.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 23 November 2020  |  17:11 WIB
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi di depan publik melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19 yang berpotensi terjadi pada kerumunan demonstrasi. ANTARA FOTO - Aji Styawan
Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi di depan publik melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran Covid-19 yang berpotensi terjadi pada kerumunan demonstrasi. ANTARA FOTO - Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan tidak akan ada aksi demonstrasi pada gelaran sidang perdana gugatan uji materil UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi.

“Besok adalah hari penentu awal, kami akan kawal dengan aksi besar-besaran [sidang berikutnya]. Sidang kedua baru dilakukan aksi,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (23/11/2020).

Berdasarkan laman resmi MK, sidang gugatan KSPI yang terdaftar dengan Nomor 101/PUU-XVIII/2020 itu bakal digelar pada pukul 11.00 WIB.

“Sidang ini akan dilakukan secara virual, baik para Hakim MK [Mahkamah Konstitusi] dan para pemohon semua tidak hadir di ruangan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Menurutnya, sidang perdana ini lebih kepada pemeriksaan berkas para pemohon oleh Hakim MK yang mencakup nasihat dan perbaikan pokok perkara materi yang diuji.

Iqbal menjelaskan ada 69 pasal yang diuji oleh para pemohon tentang klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja anatra lain mengenai pasal ketenagakerjaan, jaminan sosial terkait BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan pasal tentang pekerja migran.

“Pokok-pokok perkara yang diuji adalah antara lain upah minimum, yang kami uji adalah UM atau upah minimum kabupaten/kota dikatakan bersyarat, upah minimum sektoral kab/kota dihapus di dalam UU No 11 Tahun 2020. Kemudian juga poin ketiga kenaikan UMK yang bersyarat adalah berasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi daerah masing,” tekannya.

Lebih lanjut, poin-poin lainnya yang akan diuji adalah soal pesangon, PKWT, tenaga alih daya, jam kerja, dan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kspi cipta kerja
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top