Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Holding Pangan Diklaim Bantu Pemerataan Produksi Perikanan

Konsolidasi BUMN diharapkan memacu transformasi perusahaan pelat merah lebih kuat dari sisi aset, dana, proses bisnis, dan pemanfaatan aset lahan maupun pabrik.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 November 2020  |  17:57 WIB
Rajungan hasil tangkapan nelayan di Desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/4 - 2020). ANTARA
Rajungan hasil tangkapan nelayan di Desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/4 - 2020). ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN meyakini bahwa holding BUMN pangan akan membantu upaya pemerataan produksi perikanan di Tanah Air.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan holding pangan sektor perikanan akan mendukung ekspansi areal penangkapan ikan dan membangun fasilitas pendukung oleh BUMN.

Terlebih saat ini, fasilitas perikanan dinilai masih terkonsentrasi pada wilayah barat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

“Oleh karena itu, holding BUMN akan memperluas wilayah perikanan dan mengembangkan fasilitas pendukung untuk meningkatkan produksi wilayah Indonesia timur," kata Budi, dilansir dari Antara, Jumat (13/11/2020). Tak jauh berbeda,

Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Imam Paryanto berharap konsolidasi BUMN pangan bisa meningkatkan peran dan kontribusi BUMN terhadap tujuan kebijakan pemerintah.

Selain itu, konsolidasi BUMN juga diharapkan memacu transformasi perusahaan pelat merah lebih kuat dari sisi aset, dana, proses bisnis, dan pemanfaatan aset lahan maupun pabrik.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menginginkan berbagai UMKM pengolahan perikanan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu saja agar dapat meningkatkan kinerja ekspor komoditas sektor perikanan.

"Saat ini terdapat sekitar 62.000 UMKM pengolahan perikanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kebanyakan berada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A. Subki.

Menurut Berny, dari keseluruhan jumlah tersebut, baru sekitar seperempat di antaranya yang telah mengantongi Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

Dia menjelaskan kondisi unit UMKM pengolahan hasil kelautan dan perikanan saat ini masih banyak yang kurang higienis. Untuk itu, dia meminta penyuluh perlu menginformasikan kelayakan sarpras pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai, dan higienitas kepada para pelaku usaha.

Dengan demikian, lanjutnya, kehadiran BUMN pangan diharapkan dapat meningkatkan mutu produk olahan perikanan skala UMKM Indonesia sesuai dengan standar internasional.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perikanan kkp holding bumn

Sumber : Antara

Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top