Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus fokus pada menjaga perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan makro dipasang sebagai pengungkit daya beli masyarakat.
Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang merupakan alokasi dari APBN. Pada 2021, dananya Rp365,5 triliun. Berbagai kebijakan makro baik fiskal dan moneter pun dikeluarkan menjadi penyempurna.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat jangan terlalu bergantung pada dua hal tersebut. Semua instrumen harus bekerja keras agar masalah fundamental seperti daya saing, produktivitas, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pengembangan.
“Karena ini yang menentukan apakah Indonesia bisa maju ke depan dengan produktivitas yang tinggi, menciptakan lapangan kerja yang banyak, juga dengan kualitas SDM yang menikmati dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi itu sendiri,” katanya pada sambutan virtual, Selasa (10/11/2020).
Sri menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencapainya. Salah satunya dengan penertiban Omnibus Law Cipta Kerja.
Regulasi tersebut diharapkan memberikan banyak kemungkinan baru bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari potensi usaha masyarakat dari mikro hingga menengah dan berbagai keinginan untuk berinovasi bisa terwadahi lebih mudah dan efisien. Alasannya birokrasi dan peraturan telah terpangkas.
Baca Juga
“Ini untuk membuat seluruh potensi ekonomi Indonesia di semua sektor dan daerah bisa meningkat secara kualitas. Oleh karena itu kami berharap pelaksanaan dan dukungan semua pihak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif dan produkif sambil memperbaiki pondasi,” jelasnya.
