Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menkeu: Pemulihan Ekonomi Jangan Hanya Bergantung pada APBN

Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat jangan terlalu bergantung pada dua hal tersebut. Semua instrumen harus bekerja keras agar masalah fundamental seperti daya saing, produktivitas, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pengembangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam seminar Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Bisnis/Himawan L Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan dalam seminar Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Jakarta, Senin (17/2/2020). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus fokus pada menjaga perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebijakan makro dipasang sebagai pengungkit daya beli masyarakat.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang merupakan alokasi dari APBN. Pada 2021, dananya Rp365,5 triliun. Berbagai kebijakan makro baik fiskal dan moneter pun dikeluarkan menjadi penyempurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa masyarakat jangan terlalu bergantung pada dua hal tersebut. Semua instrumen harus bekerja keras agar masalah fundamental seperti daya saing, produktivitas, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pengembangan.

“Karena ini yang menentukan apakah Indonesia bisa maju ke depan dengan produktivitas yang tinggi, menciptakan lapangan kerja yang banyak, juga dengan kualitas SDM yang menikmati dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi itu sendiri,” katanya pada sambutan virtual, Selasa (10/11/2020).

Sri menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencapainya. Salah satunya dengan penertiban Omnibus Law Cipta Kerja.

Regulasi tersebut diharapkan memberikan banyak kemungkinan baru bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari potensi usaha masyarakat dari mikro hingga menengah dan berbagai keinginan untuk berinovasi bisa terwadahi lebih mudah dan efisien. Alasannya birokrasi dan peraturan telah terpangkas.

“Ini untuk membuat seluruh potensi ekonomi Indonesia di semua sektor dan daerah bisa meningkat secara kualitas. Oleh karena itu kami berharap pelaksanaan dan dukungan semua pihak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif dan produkif sambil memperbaiki pondasi,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper