Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menko PMK: Bansos Beras 2021 Tunggu Arahan Presiden

Sesuai arahan Presiden, bansos dengan skema-skema yang selama ini sudah dilaksanakan akan tetap berlanjut sampai pada kuartal I tahun 2021.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 05 November 2020  |  15:58 WIB
Menko PMK: Bansos Beras 2021 Tunggu Arahan Presiden
Pekerja berada di gudang Bulog di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Bisnis - Nurul Hidayat
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy belum bisa memastikan mengenai keberlanjutan bantuan sosial beras bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH).

"Kita menunggu arahan Presiden untuk tahun 2021," kata dia, dikutip dari Antara, Kamis (5/11/2020).

Hingga saat ini pemerintah masih belum memutuskan apakah bansos beras tersebut bisa berlanjut atau tidak pada 2021 karena harus mempertimbangkan kondisi pasokan beras saat ini.

Namun, ujar dia, pemerintah sedang menyiapkan usulan Bantuan Sosial Tunai (BST) 2021 untuk 10 juta KPM di luar Jakarta dengan nominal sama seperti 2020 yakni Rp300.000 per bulan.

"Jadi ini usulan ya, usulan yang sedang kita siapkan," jelasnya.

Khusus untuk DKI Jakarta, Muhadjir mengatakan bansos tetap dalam bentuk sembako dengan target 1,3 juta KPM seperti semula dengan nilai indeks bantuan sebesar Rp300.000 per bulan.

Sesuai arahan Presiden, bansos dengan skema-skema yang selama ini sudah dilaksanakan akan tetap berlanjut sampai pada kuartal I tahun 2021. Tetapi, hal itu akan mengalami sejumlah perubahan.

"Baik itu perubahan alokasi, perubahan kuota, maupun sistem penyaluran," katanya

Pada kesempatan itu, dia juga menyinggung soal perluasan cakupan dan fungsi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perluasan tersebut ke depannya mencakup pembangunan manusia sehingga dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga terkait, khususnya di bawah naungan Kemenko PMK.

Perluasan cakupan dan fungsi DTKS perlu segera ditindaklanjuti untuk sensus atau survei data pada awal 2021.

Selain itu, dia menilai perlu disiapkan pemutakhiran data yang adaptif terhadap keadaan geografis Indonesia, terutama wilayah dengan topografi tanah yang sulit sehingga menghambat penyaluran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bansos Stok Beras

Sumber : Antara

Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top