Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali terkoreksi pada kuartal III/2020. Dengan demikian ini adalah kali kedua produk domestik bruto (PDB) negara ini mengalami kontraksi, setelah kuartal sebelumnya tercatat minus 5,3 persen.
Seperti diketahui, Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan pandemi Covid-19. Pandemi ini telah menekan perekonomian di Tanah Air, bahkan dunia.
Terkait hal tersebut pemerintah pun membentuk Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) yang memilki tugas utama memberikan stimulus terhadap perekonomian agar tidak jatuh terlalu dalam. Anggaran sebesar Rp695,2 triliun bahkan dialokasikan untuk disalurkan kepada 6 program besar yang terkait masalah kesehatan, membantu masyarakat secara langsung, UMKM, hingga korporasi.
Satgas PEN melaporkan telah menyalurkan lebih dari Rp150 triliun sepanjang kuartal III. Secara total, hingga 2 November 2020, pemerintah telah menyerap Rp366 triliun atau 51,9 persen dari pagu.
Program perlindungan sosial dan UMKM menjadi yang tertinggi dalam hal penyerapan anggaran. Namun rupanya hal tersebut tidak juga berhasil menjaga PDB Indonesia setidaknya sama dengan periode sebelumnya.
Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam struktur ekonomi Indonesia, swasta memiliki kontribusi paling besar. “70 persen lebih ekonomi Indonesia yang 1.000 triliun ini paling besar swasta,” katanya.
Kemudian 16,1 persen adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sisanya pemerintah. Oleh karena itu yang dapat dilakukan negara adalah belanja seoptimal mungkin melalui program-program PEN.
Dengan struktur tersebut, pertumbuhan PDB Indonesia sangat bergantung kepada perusahaan swasta. Pemerintah pun memiliki beberapa program yang bisa memberikan stimulus kepada korporasi untuk mendorong perputaran roda ekonomi negara ini. Dia mencontohkan distribusi bantuan sosial di tengah pandemi yang melibatkan swasta. Dengan demikian dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar.
Selanjutnya pemerintah akan mendorong akses pinjaman. “Jaminan kredit itu sekarang coba kita dorong lalu pinjaman-pinjaman ke daerah, jadi daerah bisa pinjam ke kantor pusat,” kata Budi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa kendati PDB terkoreksi negatif, tetapi dalam tren positif. “Trennya positif dari 5,32 minus menjadi minus 3 koma sekian,” katanya.
Dia pun melihat dua penyebab perekonomian yang masih terkoreksi negatif, yakni konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada kuartal III/2020 konsumsi rumah tangga Indonesia lebih kurang minus 4 persen.
Presiden memberikan pekerjaan rumah kepada jajarannya untuk memberikan daya ungkit terhadap hal tersebut. “Menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Adapun Budi melanjutkan bahwa pada kuartal IV tahun ini program perlindungan sosial di bawah Kementerian Sosial akan bisa terserap habis. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden untuk membantu masyarakat yang berada pada strata ekonomi paling bawah.
Kemudian Satgas PEN juga akan mengejar realisasi program yang menyasar UMKM. Sektor ini berkontribusi 50 persen lebih terhadap PDB dan menrap lebih dari 90 persen tenaga kerja.
Namun Budi kembali menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sulit tumbuh positif tanpa peran perusahaan swasta. “Tanpa bersama-sama antara pemerintah dan swasta, akan sangat sulit angkat pertumbuhan ekonomi menjadi positif kembali seperti yang diarahkan oleh Beliau [Presiden Jokowi],” katanya.
