Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kisah Sri Mulyani 'Bersih-Bersih' Calo Anggaran di Kemenkeu

Pada tahun 2005, Sri Mulyani mulai menghapuskan praktik calo anggaran di kementeriannya. Berikut ini kisahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat tiba di depan Ruang Rapat Paripurna I untuk menghadiri Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisahkan pengalamannya memberantas calo anggaran ketika menjabat sebagai bendahara negara pada tahun 2005.

Sebagai bendahara negara, kementeriannya dituntut untuk transparan dalam mengelola keuangan negara, seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun, Sri Mulyani saat itu melihat langsung antrean panjang di kantor-kantor perbendaharaan. Banyak orang antre untuk mencairkan anggaran di Kementerian Keuangan sehingga ini menimbulkan praktik calo anggaran.

"Kalau saya lihat di semua kantor-kantor perbendaharaan waktu itu, banyak sekali orang antre membawa map, kemudian muncul calo-calo untuk bisa mencairkan anggaran, sehingga reputasi kalau mau mencairkan anggaran, Anda perlu membawa map yang isinya sebetulnya uang sogokan," kata Sri Mulyani, Kemenkeu Corpu Talk episode 19 bertajuk Modernisasi Pengelolaan Perbendaharaan Berkelas Dunia pada Senin (26/10/2020).

Menurutnya, itu adalah titik awal bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi perbendaharaan.

Akhirnya, Ditjen Perbendaharaan negara membentuk front office, middle office, dan back office. Hal ini agar di tahap pelayanan, orang yang ingin mencairkan anggaran tidak perlu bertemu dengan pejabat di middle dan back office.

"Ini cara pertama membersihkan calo-calo anggaran," kata Sri Mulyani. Menurutnya, perbaikan pelayanan itu berhasil.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan melakukan otomatisasi pelayanan. Ini adalah reformasi yang paling fundamental karena menerapkan modul penerimaan negara. Dalam modul ini, semua uang yang masuk langsung ditaruh di perbankan yang ditunjuk khusus.

Alhasil, tidak ada lagi interaksi langsung dengan pejabat di Kementerian Keuangan.

Terakhir, dia membentuk treasury dealing room atau rekening tunggal perbendaharaan yang tujuannya untuk mengkonsolidasikan arus kas, likuiditas, pembayaran dan penerimaan semua dana milik pemerintah ke dalam satu saldo.

Pembukaan rekening ini atas seizin Kementerian Keuangan sehingga kementerian dan lembaga (K/L) tidak bisa seenaknya membuat rekening masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih rekening pejabat dan K/L.

Terbukti, Sri Mulyani menegaskan evolusi ini merupakan langkah yang luar biasa.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hadijah Alaydrus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper