Bisnis.com, JAKARTA - Dua belas bulan masa pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, industri persepatuan menilai komitmen pemerintah membawa masuk investasi ke dalam negeri. Namun ada persoalan pada pasokan bahan baku.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengaku sudah melihat komitmen pemerintah menarik investasi ke dalam negeri. Namun, posisi pemerintah dalam memperketat importasi dinilai kontraproduktif jika ingin berpartisipasi dalam rantai pasok global.
"Ini yang kami khawatir justru bisa menjadi pintu masuk untuk adanya tindakan balasan atau repatriasi negara tujuan ekspor atau calon investor," kata Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie kepada Bisnis, Senin (19/10/2020).
Oleh karena itu, Firman mengusulkan agar pemerintah menerbitkan peraturan yang dapat mengamankan arus importasi berupa bahan baku ke dalam negeri. Selain itu, Firman juga menyarankan agar ada peraturan yang dapat menjaga fluktuasi harga bahan baku impor.
Seperti diketahui, pandemi Covid-19 yang menerpa China sejak awal 2020 membuat arus bahan baku ke pabrikan alas kaki lokal tersendat. Alhasil, kemampuan produksi pun menurun yang tercermin dari penurunan utilisasi pabrikan.
Firman melaporkan rendahnya permintaan di pasar domestik membuat rata-rata utilisasi industri alas kaki turun ke bawah level 40 persen sejak April 2020. Dengan kata lain, mayoritas pabrikan yang beroperasi memiliki orientasi ekspor.
Baca Juga
Saat ini, utilisasi nasional industri alas kaki telah lebih baik dari posisi Juni 2020 di kisaran 32 persen. Namun, Firman masih belum dapat memaparkan utilisasi industri alas kaki secara kuantitatif.
Firman menyatakan nilai ekspor alas kaki hingga akhir 2020 masih akan tumbuh positif. Sementara itu, perbaikan permintaan global pada 2021 diramalkan dapat membuat nilai ekspor alas kaki nasional melebihi realisasi 2018 atau senilai US$5,11 miliar.
Degan kata lain, industri alas kaki akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sepanjang 2021. Namun demikian, Firan berujar pabrikan alas kaki saat ini masih menahan serapan tenaga kerja lantaran menunggu penerbitan aturan turunan UU Cipta Kerja.
"Kalai investasi untuk orientasi ekspor, perlu komitmen pemerintah terkain supply chain, baik bahan baku maupun produk jadi. Sementara, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah arahnya lebih kepada pengetatan dalam negeri," ucapnya.
