Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji dialokasikan untuk guru honorer baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.
"Selisih ini kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kami akan lakukan revisi DIPA [Daftar Isian Pelaksana Anggaran] di Kemenaker akan dikembalikan ke Kemenkeu kemudian karena ada banyak permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun Kementerian Agama yang berharap dapat manfaat subsidi upah maka kami rekomendasikan dapat program yang sama melalui kementerian terkait," kata Ida, dilansir dari Antara, Jumat (2/10/2020).
Menurut Ida, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi gaji sebanyak 15,72 juta pekerja mencapai Rp37,74 triliun.
Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi gaji.
"Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan ke penerima program kami ikut saran KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," tambahnya.
Pemberian subsidi gaji ini, menurut Ida, juga membuka kesempatan para guru honorer menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga
"Saya kira ini momentum untuk memperluas kepesertaan guru honorer atau guru lainnya untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya kami berharap semakin banyak manfaat bisa dirasakan masyarakat yang terdampak Covid-19," ungkapnya.
Hingga saat ini, Ida mengemukakan BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.
"Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjutnya kami kembalikan ke kas negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus [Dirut BPJS Ketenagakerjaan] untuk menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi kerja masih ada yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya. Jumlah pekerja yang belum menyerahkan rekening tercatat mencapai 900.000 orang.
"Kami mendapat data 15,7 juta data pekerja, dari situ kami lakukan pengumpulan rekening para peserta dan hingga akhir September jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta. Masih ada 900.000 yang belum mengirimkan rekening antara lain karena kondisi geografis berada di daerah terpencil," katanya.
