Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PMN Rp20 Triliun untuk Obat Jiwasraya Dikritik, Sri Mulyani Angkat Bicara

Menkeu Sri Mulyani menjawab sejumlah fraksi di DPR yang mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan PMN untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 September 2020  |  20:04 WIB
Pekerja membersihkan logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (31/7). Bisnis - Abdullah Azzam
Pekerja membersihkan logo milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Jakarta, Rabu (31/7). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan bahwa pemberian penyertaaan modal negara (PMN) senilai Rp20 triliun ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) terkait penyelesaian gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak akan mengesampingkan perkara pidana yang sedang disidik Kejaksaan Agung.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa PMN yang digelontorkan negara ini tidak dalam konteks menambal fraud yang sedang membelit perusahaan tersebut. Pemerintah tetap berkoordinasi dengan Kejagung untuk menuntaskannya hingga ke pengadilan.

"Jadi, yang masuk ke ranah hukum tetap dilakukan, [PMN] ini bukan reward untuk peserta Jiwasraya yang bukan peserta tradisonal," kata Sri Mulyani, Selasa (29/9/2020).

Pernyataan Sri Mulyani sekaligus mengklarifikasi pernyataan dari sejumlah fraksi di DPR yang mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan PMN ke Jiwasraya.

Fraksi PKS, misalnya, menyebut bahwa penggunaan APBN untuk menyelesaikan kasus gagal bayar Jiwasraya adalah bentuk pengalihan tanggungjawab dari pihak yang terlibat ke rakyat Indonesia.

Sri Mulyani menekankan pemerintah tetap akan sangat hati-hati dan mengedepankan tata kelola yang baik terkait PMN ke Jiwasraya.

"Jadi yang menjadi persoalan hukum tetap ditangani, tetapi juga akan tetap menangani institusinya. Itu yang ingin saya klarifikasi," tegasnya.

Sebelumnya, PKS tidak setuju dengan langkah pemerintah tersebut. Fraksi PKS menganggap pemberian PMN tidak tepat karena dalam kenyataannya Jiwasraya saat ini sedang dililit perkara hukum. Satu-satunya jalan adalah memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Perampokan atas Jiwasraya harus diproses hukum dan pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab," tulis PKS dalam catatan terkait APBN 2021.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani pmn Jiwasraya
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top