Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VII DPR menyetujui anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2021 senilai Rp7 triliun. Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Rabu (23/9/2020).
"Komisi VII menyetujui anggaran 2021 setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun anggara 2021 setelah dilakukan pembahasan di Badan Anggaran DPR," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, Rabu (23/9/2020).
Adapun, perincian anggaran Kementerian ESDM pada 2021 yaitu adalah Rp618,66 miliar dikucurkan untuk dukungan manajemen, Rp437,13 miliar dianggarkan untuk Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Rp131,71 miliar dianggarkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, serta Rp49,81 miliar untuk Sekretariat Jenderal DEN.
Sementara itu, anggaran dukungan manajemen dan mitigasi & pelayanan geologi senilai Rp1 triliun.
Lebih lanjut, Kementerian ESDM bakal mengucurkan anggaran dukungan manajemen dan program pertambangan mineral dan batu bara senilai Rp458,20 miliar untuk ditjen minerba dan anggaran dukungan manajamen riset dan inovasi ilmu pengetahuan & teknologi senilai Rp521,77 miliar untuk Balitbang ESDM.
Selanjutnya, untuk dukungan manajamen untuk energi dan sektor kelistrikan perincian anggarannya yakni Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) senilai Rp2,05 triliun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) senilai Rp174,98 miliar, dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan.
Baca Juga
Kemudian untuk Konservasi (Ditjen EBTKE) Rp1,34 triliun, BPH Migas Rp271,17 miliar, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp 69,09 miliar.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya akan mendukung program-program yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.
Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM telah menyepakati sejumlah program pembangunan infrastruktur publik di antaranya adalah konverter kit untuk nelayan Rp28.000 paket, program konverter kit untuk petani 28.000 paket, penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS) 22.000 titik.
Arifin menambahkan kementerian bakal mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur publik.
"Pada prinsipnya kami sangat mendukung transfer knowledge dan sumber-sumber yang ada di daerah. Jadi kami akan sampaikan ke direktorat untuk optimalkan dan maksimumkan potensi yang ada di daerah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
