Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lembaga Pengelola Investasi Siap Dibentuk, Erick Thohir & Sri Mulyani Duet Jadi Pengawas

Badan pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) nantinya akan membuat komite-komite untuk perpanjangan tangan dalam hal pengawasan LPI, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite manajemen risiko.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 22 September 2020  |  17:25 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penjelasan kepada media massa usai rapat rapat tertutup dengan Komisi VI DPR di Komplek Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (14/9/2020). - Bisnis/Dhiany Nadya Utami
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan penjelasan kepada media massa usai rapat rapat tertutup dengan Komisi VI DPR di Komplek Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (14/9/2020). - Bisnis/Dhiany Nadya Utami

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi terus digodok untuk masuk dalam RUU Cipta Kerja. Lembaga ini bakal diawasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Anggota Perumus LPI sekaligus Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Robertus Bilitea menjelaskan, jika rancangan LPI disetujui untuk masuk dalam UU Cipta Kerja, lembaga ini akan membutuhkan modal dan aset.

Sumber modal dan aset yang dimaksud akan berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Robertus mengatakan, jumlah modal dan aset untuk pengelolaan dana abadi alias sovereign wealth fund ini (SWF) cukup besar.

Untuk itu, dalam pelaksanaannya secara harian LPI akan dijalankan oleh dewan direksi. Namun, sekaligus dikawal oleh dewan pengawas yang termasuk di dalamnya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. 

“Dikontrol secara ketat oleh badan pengawas. Badan pengawasnya itu Menkeu dan Menteri BUMN. Dia langsung masuk ke dalam kenapa? Karena memang jumlah aset yang akan dikelola itu cukup signifikan, cukup besar nilainya,” tuturnya dalam rapat DIM RUU Cipta Kerja bersama Badan Legislatif DPR, Selasa (22/9/2020).

Lebih lanjut, Robertus mengatakan badan pengawas nantinya akan membuat komite-komite untuk perpanjangan tangan dalam hal pengawasan LPI, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite manajemen risiko.

“Ini untuk memastikan pengelolaan aset LPI baik yang dilakukan LPI sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan pihak lainnya benar-benar dilakukan dengan tata acara atau governance yang baik dan yang terukur,” tambah Robertus.

Adapun, selain badan pengawas, Robertus menyebut LPI juga akan didampingi oleh dewan penasihat yang berasal dari kalangan profesional, yang bertugas memberikan masukan ke direksi berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tata cara pengelolaan yang terbaik sesuai standar internasional.

Untuk diketahui, SWF merupakan lembaga atau badan milik negara yang bertugas mengelola dana publik dan menempatkannya ke beragam instrumen investasi. Sumber dana bisa berasal dari cadangan devisa, surplus perdagangan, surplus anggaran, maupun penerimaan negara dari sumber daya alam.

Berapa SWF terkemuka di dunia antara lain Norway Government Pension Fund Global (Norwegia), China Investment Corporation (China), dan Government Investment Center (Singapura). Indonesia, pernah merintis pembentukan SWF, yaitu Pusat Investasi Pemerintah pada 2007. Lembaga ini dibubarkan pada 2015 karena kinerjanya tidak sesuai harapan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani erick thohir sovereign wealth fund
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top