Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada dunia industri dan masyarakat luas guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional, terlebih pada era digital saat ini.
Salah satu langkah strategi yang dijalankan adalah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada Kamis (17/9/2020), Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Arus Gunawan melakukan peninjauan ke Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang sebagai salah satu unit satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian untuk melihat kesiapannya dalam menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pada kesempatan tersebut, Arus menyampaikan komitmen dari unit satuan kerja Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Unit Satuan Kerja Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperbaiki jajaran birokrasi yang bersih, produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel. Hal ini dalam rangka menciptakan seluruh aparatur yang dapat turut mendorong kinerja sektor industri nasional agar semakin berdaya saing global,” kata Arus dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/9/2020).
Menurutnya, pada era digital ini masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu sebabnya pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima, hal ini akan diterapkan pada seluruh unit satuan kerja Kementerin Perindustrian.
Baca Juga
Sejak 2005, Kementerian Perindustrian telah menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Arus meyakini, pembangunan Zona Integritas melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kemenperin, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan berkomitmen memacu kinerja industri nasional.
“Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu berada dan melakukan kegiatannya. Saya sudah melihat adanya inovasi-inovasi baru khususnya dibidang digitalisasi pelayanan yang dibangun oleh unit satuan kerja Kementerian Perindustrian untuk peningkatan kualitas layanan kerja dalam upaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar Arus.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Kementerian Perindustrian, Pranata, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang yang dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya.
“Sejak dicanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian, seluruh Pegawai pada unit satuan Kerja Kementerian Perindustrian, khususnya BBTPPI Semarang telah menandatangani Pakta Integritas. Mulai dari Pimpinan hingga pelaksana, telah berkomitmen penuh mewujudkan Wilayah Bebas dari Koruspi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Unit satuan kerja Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnnya dalam hal pencegahan dan praktik korupsi. Hal ini didukung pula melalui pendampingan, asistensi serta verifikasi dan evaluasi oleh Tim Inspektorat terhadap kesiapan tata kelola Zona Integritas unit satuan kerja Kementerian Perindustrian, ” ujar Pranata.
Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, Ali Murtopo Simbolon, menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan program Zona Integritas dalam rangka membawa BBTPPI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“BBTPPI siap mewujudkan predikat WBBM di tahun 2020 melalui manajemen perubahan, penguatan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelaporan, serta pengatan kualitas pelayanan publik. Banyak hal yang telah disiapkan dalam pembangunan Zona Integritas di BBTPPI Semarang, seperti pelayanan publik BBTPPI yang mengedepankan penerapan protokol kesehatan, sehingga saat ini untuk pengujian sampel harus dikirim oleh konsumen. Selanjutnya telah disediakan ruang khusus bagi pelanggan yang akan melakukan konsultasi namun secara virtual atau tanpa tatap muka,” papar Ali.
Antisipasi ke depan dalam masa pandemi Covid-19 ini sekaligus menjawab tantangan perkembangan Revolusi Industri 4.0 di BBTPPI Semarang melalui program transformasi digital, di antaranya semua operasional kantor dilakukan secara digital (e-office), demikian juga untuk layanan publik dilakukan secara digital (e-services).
“Kami telah melakukan inovasi dibidang jasa pelayanan, seperti sistem monitoring lingkungan secara online baik emisi, ambien, maupun air limbah. Selain itu kami mengembangkan Digital Laboratorium, dimana pengujian dilaboratorium akan langsung terbaca hasilnya didalam sistem dan langsung bisa ditelusuri oleh konsumen,” katanya.
BBTPPI juga melakukan bimbingan teknis dan konsultansi secara online terhadap IKM binaan BBTPPI untuk proses sertifikasi dan pengujian, sehingga IKM tersebut mampu memenuhi persyaratan mutu dan menghasilkan produk yang berkualitas. Demikian juga konsumen dalam pengolahan limbah tetap dilakukan pembinaan secara digital. Namun untuk situasi tertentu yang memerlukan kunjungan fisik, maka BBTPPI akan mengirim personil ke lokasi.
