Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha bidang transportasi wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan pada masa pembatasan sosial beskala besar DKI Jakarta total yang diterapkan mulai hari ini, Senin (14/9/2020). Sanksinya mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Dalam salinan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Gubernur Anies Baswedan mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di sektor transportasi.
Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan pengendalian kapasitas angkut melalui penerapan batas kapasitas angkut.
"Kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan, angkutan perkeretaapian paling banyak 50 persen dari kapasitas angkut, dan kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk dua orang per baris kursi," kata Anies dalam aturan tersebut, dikutip Senin (14/9/2020).
Anies menyebut bahwa sanksi diterapkan bertahap bagi pelaku usaha di bidang transportasi yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat, yakni sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan pencabutan izin usaha.
Pelanggaran pertama akan berupa teguran tertulis bagi pelaku usaha transportasi yang melanggar ketentuan kapasitas penumpang tersebut. Ketika pelanggaran diulangi, maka sanksi denda administratif diberlakukan.
Baca Juga
Besarannya, denda Rp50 juta untuk pelanggaran berulang pertama, denda Rp100 juta pelanggaran berulang kedua, dan denda Rp150 juta untuk pelanggaran berulang ketiga.
"Apabila dalam waktu paling lama 7 hari, setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab moda transportasi yang dikenakan sanksi administratif tidak membayar denda administratif, dikenakan sanksi pencabutan izin usaha," begitu bunyi aturan tersebut.
Sementara itu, pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin usaha dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta.
