Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Saham, Deposito, dan Transaksi Online Kena Materai, DPR: Bentuk Kesetaraan

Dalam draf RUU Bea Materai yang sudah disepakati, pasal 3 ayat 2 d tertulis bea meterai dikenakan untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 09 September 2020  |  06:47 WIB
Karyawan beraktifitas di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha
Karyawan beraktifitas di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah merampungkan Rancangan Undang-Undang Bea Meterai di tingkat I.

Adapun, pengesahannya hanya tinggal menunggu rapat paripurna DPR. Dalam draf yang sudah disepakati, pasal 3 ayat 2 d tertulis bea meterai dikenakan untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Heri Gunawan mengatakan bahwa dalam penjelasan pada draf, surat berharga adalah saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, warrant, option, deposito, dan sejenisnya. Termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya.

“Pengenaan bea materai terhadap transaksi online atau digital ini merupakan bentuk kesetaraan antara transaksi berupa dokumen kertas dan non kertas alias digital,” katanya saat dihubungi, Selasa (8/9/2020).

Masih pada pasal 3, tidak akan ada lagi materai Rp6.000 dan Rp3.000. Besaran dokumen yang menyatakan jumlah uang, besaran tarif yang dikenakan bea materai naik jadi di atas Rp5 juta.

Beleid yang berlaku saat ini yaitu materai Rp3.000 untuk di bawah Rp1 juta dan Rp6.000 di atas Rp1 juta. Selain itu nanti juga akan ada meterai digital. Penerapannya dimulai awal tahun 2021.

Heri menjelaskan bahwa revisi ini untuk mendukung kegiatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Alasannya tidak perlu direpotkan lagi dengan kewajiban membayar bea meterai untuk transaksi-transaksi yang nilainya tidak material jika dibandingkan dengan skala usaha yang besar.

“Tetapi di sisi lain perlu dipertimbangkan pula efektivitas bea materai ini. Karena hal ini dianggap bisa memberatkan pengusaha UMKM yang terkadang membutuhkan surat pernyataan,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

saham deposito bea materai
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top