Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional di sejumlah sektor strategis masih rendah. Bahkan, di sektor pembiayaan korporasi progres penyerapan anggaran untuk pembiayaan korporasi masih 0 persen.
Laporan Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR berjudul Progres Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (2/8/2020), mencatat penyerapan anggaran PEN untuk insentif usaha, baru 14,30 persen, sedangkan kesehatan 13,98 persen.
Untuk pembiayaan korporasi, total pagu anggaran ang disiapkan pemerintah dalam program PEN adalah Rp53,57 triliun.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Ecocomics (CORE) Indonesia Piter Abdullah, banyak faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran masih sangat rendah, mulai dari permasalahan klasik birokrasi hingga permasalahan data.
"Namun, yang paling utama adalah rendahnya sense of crisis pejabatnya. Hal yang paling utama adalah sense of crisis. Ini yang harus dibangkitkan. Presiden Jokowi sudah menyampaikan pada Juni lalu di rapat terbatas. Seharusnya, Presiden bisa lebih tegas lagi," ujar Piter kepada Bisnis, Senin (24/8/2020).
Beberapa upaya percepatan telah dilakukan untuk progres realisasi pembiayaan korporasi; pertama, penyegeraan pencairan penyertaan modal negara setelah daftar isian pelaksanaan anggaran terbit di sejumlah badan usaha milik negara, serta rancangan peraturan pemerintah sedang dalam tahap finalisasi.
Baca Juga
Kedua, penjaminan kredit korporasi padat karya telah siap dilaksanakan.
Ketiga, pemberian pinjaman kepada beberapa BUMN sedang dalam tahap pematangan.
Secara garis besar, pemerintah juga telah menyiapkan tiga strategi percepatan penyerapan anggaran PEN untuk menghindari resesi, antara lain mengakselerasi eksekusi program PEN, memperkuat konsumsi pemerintah, dan memperkuat konsumsi masyarakat dengan mengakselerasi belanja bantuan sosial.
