Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sri Mulyani : Pemerintah Tanggung PPN Bahan Baku Kertas Industri Media

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pajak pertambahan bilai (PPN) bahan baku kertas telah memasuki fase harmonisasi.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 22 Agustus 2020  |  13:01 WIB
Pabrik kertas. Selain berencana membebaskan PPN bahan baku kertas, pemerintah akan memberikan penyesuaian pembayaran listik bagi dunia industri, termasuk media massa.  - sriwahana.id
Pabrik kertas. Selain berencana membebaskan PPN bahan baku kertas, pemerintah akan memberikan penyesuaian pembayaran listik bagi dunia industri, termasuk media massa. - sriwahana.id

Bisnis.com, JAKARTA -- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan baku kertas telah memasuki fase harmonisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peraturan tersebut rencananya mulai berlaku pada Agustus 2020 mendatang.

"Untuk teman-teman media, PPN bahan baku kertas [akan] ditanggung pemerintah per Agustus [2020]. PMK sudah diharominisasi," ujar Sri dalam Pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Sabtu (22/8/2020).

Pemberian insentif tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani pada saat membahas masalah disinformasi yang kian marak di media-media mainstream dan diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas informasi di Tanah Air.

Selain berencana membebaskan PPN bahan baku kertas, pemerintah akan memberikan penyesuaian pembayaran listik bagi dunia industri, termasuk media massa. Pembayaran listrik, kata Sri, sesuai dengan pemakaian.

Selanjutnya, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media massa saat ini masih dalam proses penyelesaian. “Semoga bisa ditunda sampai dengan Desember sehingga bisa meringankan,” lanjutnya.

Namun demikian, mengenai insentif berupa BPJS kesehatan, Sri Mulyani belum dapat memberikan keputusan serta penjelasan detail akibat kondisi BPJS Kesehatan sendiri masih memerlukan perhatian.

Sementara untuk pajak penghasilan (PPh), pemerintah menurunkan biaya yang dibayarkan hingga 50 persen sebagai respons terhadap keperluan-keperluan industri media massa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak koran industri kertas percetakan
Editor : Fatkhul Maskur
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top