Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pekerja menilai data ketenagakerjaan di Tanah Air lemah usai data BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan utama calon penerima bantuan subsidi gaji.
Meski pihak penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja telah menghimpun data yang mencakup nama dan alamat pekerja, penyaluran bantuan masih berisiko salah sasaran.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengemukakan 15,7 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan per 30 Juni 2020 yang bakal menjadi rujukan bantuan subsidi belum tentu mencerminkan kondisi upah tenaga kerja saat ini. Berdasarkan informasi yang dia terima, penerima upah yang menunggak iuran sejak 2018 juga masih tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan berpeluang menerima bantuan subsidi upah.
“Kemenaker yang hanya menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mereka malas untuk mendata. Seharusnya mereka bisa menggunakan acuan yang lebih presisi jika tugas dalam UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Tenaga Kerja di Perusahaan dijalankan dengan benar, harusnya pakai data itu dan menggunakan instrumen pengawas dan mediator yang memang selalu mendata ke perusahaan,” kata Timboel saat dihubungi, Senin (17/8/2020).
Pendataan dengan menyamaratakan para pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan pun disebut Timboel mengesampingkan fakta bahwa terdapat pula pekerja yang yang mengalami pemotongan upah sampai di atas 30 persen. Dengan demikian, dia sanksi bantuan tersebut dapat mendorong daya beli.
“Coba dibandingkan, jika pekerja yang upahnya masih Rp4,8 juta dapat Rp600.000 dibandingkan dengan yang sudah dipangkas 30 persen dari Rp5 juta, yang masih empat jutaan akan menyimpannya sebagai tabungan. Bantuan pun sia-sia dan tidak bisa menggenjot konsumsi agregat,” tuturnya.
Baca Juga
Sementara itu, pemerintah tercatat telah mengumpulkan 12 juta rekening pekerja calon penerima subsidi gaji yang rencananya akan dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Agustus mendatang. Target penerima sendiri dipatok sebanyak 15,7 juta pekerja dengan nominal bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan.
“Sampai saat ini sudah terkumpul 12 juta rekening, namun dari jumlah tersebut masih perlu dilakukan validasi kebenaran datanya ke perbankan,” ujar Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto kepada Bisnis.com, Senin (17/8/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
