Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan peta jalan penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia yang akan dicanangkan selama beberapa tahun ke depan. Salah satunya, mengharuskan angkutan karyawan TNI/Polri menggunakan kendaraan bertenaga listrik.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi baru saja menyelesaikan dua regulasi yang berkaitan dengan kendaraan listrik yakni Permenhub No. 44/2020 tentang uji tipe kendaraan listrik dan Permenhub No. 45/2020 yang tentang personal mobile transport seperti skuter listrik.
Pemerintah terangnya sangat ingin mempercepat adaptasi kendaraan listrik di Indonesia walaupun masa pandemi Covid-19 belum berakhir. Salah satunya dengan pembentukan peta jalan (road map) implementasi kendaraan listrik.
"Selain roadmap, arahnya angkutan perkotaan JR Connexion, Jakarta, Bogor, Bekasi, secara bertahap kami akan aplikasikan kendaraan listrik. Ini terkait nantinya, angkutan perkotaan, karyawan TNI dan Polri, penggunaan kendaraan berbasis listrik, tak lama kendaraan operasional kementerian/lembaga juga," jelasnya, Rabu (12/8/2020).
Dia juga mengakui membutuhkan masukan terkait rencana roadmap ini terutama dari operator seperti DAMRI, Transjakarta, PPD, termasuk lembaga pembiayaan. Pasalnya, biaya produksi yang cukup mahal menjadi salah satu kendala.
Ketika operator angkutan umum berinvestasi kendaraan listrik, biaya investasi yang dikeluarkan bisa mencapai 4 kali lipat kendaraan BBM. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi pengadaan kendaraan listrik.
Baca Juga
"Kami lihat arahnya operator menggunakan bus listrik sudah banyak dilakukan, tetapi sampai dengan saat sekarang belum sesuai dengan yang diharapkan," ujarnya.
Roadmap nantinya membantu konversi penggunaan kendaraan berbahan bakar BBM atau internal combustion engine (ICE) ke electronic vehicle (EV) secara bertahap. Puncaknya, Ibu Kota Negara (IKN) yang baru akan berkonsep green transport.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
