Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan survei penjualan ritel pada Juni 2020 membaik meskipun masih dalam fase kontraksi.
BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2020 terkontraksi 17,1 persen secara year-on-year (yoy), membaik dari Mei 2020 yang terkontraksi jauh lebih dalam, yaitu turun hingga 20,6 persen yoy.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat adanya perbaikan penjualan ritel pada Juni 2020 tersebut bersifat sangat temporer.
Meski terjadi peningkatan karena pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Juni 2020, pergerakan masyarakat ke pusat-pusat ritel justru mengalami penurunan pada Juli ini.
"Sempat terjadi indikasi kenaikan temporer karena euforia sesaat, tapi sebenarnya masyarakat masih khawatir belanja di pusat-pusat perbelanjaan karena masih tingginya kasus Covid-19," katanya kepada Bisnis, Selasa (11/8/2020).
Di samping itu, kata Bhima, daya beli masyarakat kelas menengah juga masih mengalami penurunan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga
Bhima memproyeksikan, penjualan riil ke depan masih berpotensi mengalami kontraksi yang dalam cukup dalam. "Di Juli dan Agustus bisa lebih dalam, bisa -18 persen hingga 20 persen, di kuartal ketiga dikhawatirkan akan semakin dalam," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan perhatian pada mobilitas masyarakat yang cenderung menurun. Google Mobility Index menunjukkan pergerakan masyarakat di Jakarta menurun -41 persen ke tempat perbelanjaan dan -71 persen ke kantor per 31 Juli 2020.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan data per 14 Juli 2020 yang menunjukkan mobilitas masyarakat -29% ke pusat perbelanjaan. Artinya, dalam rentang 14-31 Juli 2020 masyarakat cenderung banyak bekerja atau beraktivitas di rumah karena ancaman pandemi masih tinggi.
Dia menambahkan, pemerintah perlu mempercepat kucuran stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), karena menurutnya bantuan ini paling efektif untuk mendorong masyarakat berbelanja dan meningkatkan daya beli sehingga dapat menggerakkan sektor ritel.
"Jika penjualan ritel turun cukup dalam dikhawatirkan akan terjadi gelombang PHK yang lebih besar lagi di sektor ini karena perusahaan pasti akan melakukan efisiensi untuk mempertahankan bisnisnya," kata Bhima.
BI mencatat kinerja eceran membaik pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei, terutama kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang tercatat mengalami kontraksi -27,0 persen yoy, membaik dari -45,4 persen yoy pada Mei 2020.
Di samping itu, komoditas makanan, minuman dan tembakau juga mengalami perbaikan kontraksi, dari -9,7 persen yoy pada Mei 2020 menjadi -7,6 persen yoy pada Juni 2020.
Selain itu, kelompok peralatan informasi dan komunikasi tercatat kontraksi sebesar -16,3 persen yoy, membaik dibandingkan -19,7 persen yoy pada bulan sebelumnya.
BI memproyeksikan kinerja penjualan eceran terindikasi akan terus membaik pada Juli 2020, meskipun masih kontraksi.
Hal ini tercermin dari perkiraan pertumbuhan IPR Juli 2020 sebesar -12,3 persen yoy atau 0,2 persen secara month-to-month (mtm).
Secara bulanan, semua komponen penjualan ritel mengalami pertumbuhan bulanan yang positif pada Juli 2020, terutama untuk komponen suku cadang dan aksesori tumbuh 6,6 persen mtm, barang budaya dan rekreasi 7,6 persen mtm, dan bahan bakar kendaraan bermotor 6,8 persen mtm.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat terjadinya pertumbuhan bulanan pada semua komponen tersebut menandakan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran konsumen pada bulan Juli secara umum, terutama untuk penjualan barang-barang yang berkaitan dengan mobilitas.
Peningkatan penjualan untuk suku cadang dan aksesori serta bahan bakar sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan PSBB sehingga mobilitas masyarakat mulai meningkat kembali.
Namun, meskipun masyarakat sudah mulai meningkatkan konsumsinya, menurut Josua tingkat konsumsinya masih jauh berada di bawah level sebelum krisis.
Selama roda perekonomian belum berjalan secara normal, katanya, maka pemulihan dari penjualan ritel masih akan cenderung lambat, apalagi jika hal ini juga diikuti oleh penurunan daya beli masyarakat.
"Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mampu menopang daya beli msayarakat, yang diikuti oleh pembukaan kembali aktivitas perekonomian," tutur Josua.
