Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perizinan Budidaya Udang Kini Melalui BKPM

Sebelumnya, pembudidaya udang wajib mengurus 21 izin usaha sehingga penyederhanaan diharapkan dapat menolong pelaku usaha.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 28 Juli 2020  |  18:48 WIB
Ilustrasi: Warga memeriksa kondisi ikan nila berumur tiga minggu yang dibudidayakan menggunakan sistem bioflok di Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muarojambi, Jambi, Minggu (26/4/2020). ANTARA FOTO - Wahdi Septiawan
Ilustrasi: Warga memeriksa kondisi ikan nila berumur tiga minggu yang dibudidayakan menggunakan sistem bioflok di Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muarojambi, Jambi, Minggu (26/4/2020). ANTARA FOTO - Wahdi Septiawan

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perizinan budidaya udang kini satu pintu yakni hanya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyederhanaan perizinan itu dilakukan gunan meningkatkan produktivitas dan pengembangan budidaya udang nasional.

Edhy Prabowo, Menteri KKP mengatakan, izin budidaya udang kini dipangkas menjadi satu langkah pengurusan surat pemberitahuan usaha di BKPM. Sebelumnya, pembudidaya wajib mengurus 21 izin usaha sehingga penyederhanaan diharapkan dapat menolong pelaku usaha.  

"Atas arahan Bapak Menko Marinves dan Kepala Staf Kepresidenan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh Kementerian yang membidang izin-izin tersebut dan sudah bisa mencapai satu kata, bahwa izin ini cukup satu pintu melalui BKPM," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2020).

Sebelumnya, Menteri KKP telah mengikuti rapat bersama lintas kementerian dan lembaga di Kantor Staf Kepresidenan untuk membahas penyederhanaan regulasi usaha budidaya udang.

Rapat dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri,dan kementerian lainnya.

Edhy menambahkan pelaku usaha tetap harus melanjutkan proses perizinan yang berkaitan dengan lingkungan dan lainnya secara paralel.

"Dengan tidak mengurangi semangat untuk menjaga lingkungan, bahwa izin-izin itu tadi harus dipenuhi sampai pembangunan tambak, pengerjaan lokasi budidayanya benar-benar selesai dibangun," tambahnya.

Edhy berharap penyederhanaan perizinan ini bisa menjadi penyemangat bagi pelaku usaha budidaya, khususnya udang. Pengurusan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan usaha di BKPM diklaim tidak memakan waktu lama.

"Cukup 2 jam diajukan ditunggu melalui online atau datang langsung bisa cukup satu hari selesai," ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan akses permodalan baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

"Mari bersama-sama membangun perikanan yang berkontribusi kepada pembangunan perikanan nasional agar Indonesia menjadi salah satu produsen perikanan terbesar yang mampu bersaing di pasar global dan menjadi nomor satu di dunia," tutupnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bkpm kkp perikanan budidaya perizinan
Editor : David Eka Issetiabudi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top