Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI akan memberikan kemudahan bagi provinsi terdampak Covid-19 yang ingin mengajukan pinjaman dana pembangunan.
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur Edwin Syahruzad berharap besar provinsi-provinsi lain mau menyusul DKI Jakarta dan Jawa Barat yang telah resmi mendapatkan pinjaman perdana dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per hari ini, Senin (27/7/2020).
"Besar harapan kami provinsi-provinsi lain juga ikut dalam pinjaman daerah PEN ini. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur, dengan Pemprov Jawa Tengah, harapan kami juga dengan Pemprov Sulawesi Selatan," jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Wajah Perekonomian Indonesia Pada Era New Normal', Senin (27/7/2020).
| Baca Juga : Penerimaan Pemda Rontok, Alokasi Dana Pinjaman Daerah Ditambah lewat PT SMI |
|---|
Pasalnya, Edwin menjelaskan bahwa pinjaman via program PEN ini sedikit berbeda dari pinjaman pembangunan reguler kepada pemerintah daerah (Pemda) yang biasa SMI gelontorkan.
"Dalam hal prosesnya, seperti disampaikan oleh ibu Menteri Keuangan tadi, ada relaksasi dan simplifikasi. Misalnya, terkait dengan persetujuan dari DPRD yang dalam pinjaman reguler itu syarat yang harus dipenuhi di depan," tambah Edwin.
Syarat persetujuan dari DPRD ini disederhanakan agar proses pencairan dana bisa lebih cepat. Pihak eksekutif dari Pemda kini hanya butuh surat pemberitahuan yang disampaikan ke Kementerian Keuangan bahwa telah mengajukan persetujuan ke DPRD selaku pihak legislatif.
Pihak eksekutif dalam pertanggungjawabannya kepada legislatif, nantinya bisa memberitahukan perubahan postur anggarannya saja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) miliknya.
"Simplifikasi yang lain itu dalam hal syarat pemenuhan FS [feasibility study] yang dalam pinjaman reguler itu harus dipenuhi di depan sebelum proses persetujuan. Namun dalam program PEN ini cukup menyertakan kerangka acuan kerja bahwa proyek tersebut memang ada dalam APBD tahun ini," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Indrawati menjelaskan bahwa baru ada 22 Pemda yang mengajukan pinjaman anggaran PEN kepada PT SMI. Di antaranya, tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta 19 kabupaten/kota.
Namun, DKI Jakarta dan Jabar mendapatkan prioritas karena berpengaruh besar pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara nasional, bahkan mencapai 30 persen.
DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun, dengan rincian Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp8 triliun tahun depan.
Proyek yang akan digarap oleh Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya, di antaranya infrastruktur air bersih, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.
Sementara untuk Jawa Barat, total pinjaman yang diajukan Gubernur Ridwan Kamil dan jajarannya yakni mencapai Rp4 triliun.
Sebanyak Rp1,9 triliun untuk 2020, serta Rp2,09 triliun untuk tahun ini, dengan rincian proyek untuk pembangunan RS, jalan, jembatan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penataan kawasan khusus.
Pemerintah dan SMI menganggarkan Rp10 triliun untuk program pinjaman daerah PEN ini. Sementara itu, untuk pinjaman reguler yang nantinya juga akan dioptimalkan, SMI telah menganggarkan Rp15 triliun untuk dimanfaatkan Pemda.
"Karena ini tujuannya pemulihan ekonomi nasional, terkait pagu Rp10 triliun malah jika animonya meningkat ini sesuatu yang bisa diekskalasi lebih lanjut agar pemulihan ekonomi bisa lebih cepat," tutupnya.
