Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Prioritaskan Kasih Pinjaman ke Anies dan Ridwal Kamil. Kenapa?

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten, bersama 19 kabupaten/kota lain, telah mengajukan proposal proyek yang ingin dibiayai kepada pemerintah pusat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan kenapa DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) menjadi dua provinsi pertama yang mendapat pinjaman dana pembangunan dari pemerintah pusat.

Sri Mulyani menjelaskan hingga Juni lalu, sudah ada 22 provinsi yang telah mengajukan proposal proyek yang ingin dibiayai kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Dari jumlah tersebut ada tiga provinsi yang terpilih menjadi pionor yakni yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Banten.

Jakarta dan Jabar menjadi dipilih menjadi wilayah prioritas karena pengaruhnya terhadap produk domestik bruto (PDB/GDP) Indonesia begitu besar. Daerah ini juga termasuk yang terdampak cukup dalam akibat pandemi Covid-19.

"DKI Jakarta itu sekitar 18 persen GDP kita. Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bisa bangkit, dua itu sekitar 30% GDP kita. Jadi pengaruhnya besar ke perekonomian nasional," jelasnya usai penandatangan perjanjian kerja sama antara PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat di Jakarta, Senin (27/7/2020).

DKI Jakarta mengajukan pinjaman Rp12,5 triliun, dengan rincian Rp4,5 triliun untuk tahun ini dan Rp8 triliun tahun depan.

Proyek yang akan digarap oleh Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya, di antaranya infrastruktur air bersih, penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.

Sementara untuk Jawa Barat, total pinjaman yang diajukan Gubernur Ridwan Kamil dan jajarannya yakni mencapai Rp4 triliun. 

Sebanyak Rp1,9 triliun untuk 2020, serta Rp2,09 triliun untuk tahun ini, dengan rincian proyek untuk pembangunan RS, jalan, jembatan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penataan kawasan khusus.

Adapun, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1,9 triliun. Namun, pemerintah daerah tidak ikut hadir dalam seremoni penandatangan perjanjian kerja sama tersebut. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pinjaman kepada para kepala daerah ini akan disalurkan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Jangka waktu pinjaman maksimal hingga 10 tahun. 

"Kami berikan grace period maksimal 24 bulan atau selama tenggat waktu penyelesaian proyek tersebut." 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Ropesta Sitorus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper