Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Insentif Pajak Perlu Dievaluasi, Ini Kata CITA

Insentif yang efektif akan mendorong perbaikan perekonomian. Sebaliknya, jika kebijakan tak sesuai ekspektasi, maka efeknya akan sangat negatif baik bagi perekonomian maupun penerimaan pajak.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 22 Juli 2020  |  17:39 WIB
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan terus berbenah dan mengevaluasi kebijakan insentif  pajak yang telah dijalankan sejauh ini.

Dalam publikasi resmimya Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyampaikan kebijakan yang sudah ada perlu disempurnakan agar lebih menjawab kebutuhan dari pelaku usaha.

"Seperti penyesuaian tarif pajak final, simplifikasi administrasi perpajakan yang terkait hak wajib pajak, dan peningkatan kepastian dalam pemeriksaan dan sengketa pajak," tulis CITA dikutip, Rabu (22/7/2020).

CITA menambahkan bahwa insentif yang efektif akan mendorong perbaikan perekonomian. Sebaliknya, jika kebijakan tak sesuai ekspektasi maka efeknya akan sangat negatif baik bagi perekonomian maupun penerimaan pajak.

Seperti diketahui penerimaan dari pajak menjadi tantang terjal akibat perlambatan kegiatan ekonomi efek Covid-19. Realisasi pajak semester I-2020 sebesar Rp531,7 triliun (44 persen dari Perpres 72/2020) atau terkontraksi 12 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPh Nonmigas turun 10,1 persen, PPN dan PPnBM turun 10,7 persen, PBB, dan pajak lainnya turun 18,89 persen, serta yang lebih tajam penurunannya adalah PPh Migas 40,1 persen.

Kontraksi penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah namun juga karena pemberian insentif pajak dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Dari sisi sektoral, penerimaan pajak semua sektor mengalami tekanan namun tekanan pada Juni masih lebih baik jika dibandingkan dengan Mei.

Bahkan sektor transportasi dan pergudangan justru tumbuh positif di Juni 2020 yakni 9,3 persen jika dibandingkan dengan Mei. Hal ini menunjukkan pola perubahan konsumsi masyarakat setelah berakhirnya masa PSBB.

"Belanja pajak lah yang menjadi pembuktikan bahwa negara benar-benar hadir pada lapisan bawah dan paling membutuhkan," tukasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

insentif pajak covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top