Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mulai mencatatkan kontraksi di seluruh jenis penerimaan pajak, baik dari sektor migas dan nonmigas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial berdampak pada kontraksi penerimaan pajak.
"Perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak memberi tekanan pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak," papar Sri Mulyani dalam APBN Kita, Senin (20/7/2020).
Adapun, kontraksi penerimaan pajak mencapai 12 persen pada semester I/2020, dibandingkan semester I/2019.
Realisasi penerimaan pajak sampai semester I/2020 hanya sebesar Rp531,7 triliun dari target Rp1.198 triliun yang tercatat di Perpres 72/2020.
Penerimaan PPh Migas mengalami kontraksi 40,1 persen pada semester I/2020 dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi PPh Migas pada semester pertama ini hanya sebesar Rp 18,1 triliun.
Menurut Sri Mulyani, penurunan PPh Migas ini dipicu oleh rendahnya volume produksi migas.
Lebih lanjut, pajak nonmigas a.l. PPh Nonmigas, PPN, PBB mengalami kontraksi sebesar 10,5 persen. Secara realisasi, penerimaan pajak nonmigas pada semester I/2020 hanya sebesar Rp513,7 triliun. Adapun, target tahun ini sebesar Rp1.167 triliun.
