Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan stimulus fiskal menjadi fokus Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam enam bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merangkap Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN Airlangga Hartarto mengatakan bahwa monitoring ini dilakukan supaya belanja negara bisa segera direalisasikan.
"Bisa direalisasikan dalam enam bulan baik di tingkat kementerian lembaga, non kementerian lembaga, dan pemerintah daerah," kata Airlangga, Selasa (21/7/2020).
Airlangga menuturkan bahwa penyaluran alokasi anggaran PEN bisa dilakukan melalui PT SMI, BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Pemberian insentif atau bantuan ini diharapkan bisa mendorong produksi nasional dan ujung-ujungnya akan memberikan multiplier efek ke perekonomian, terutama dengan terbitnya regulasi yang terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ini bisa terlaksana lebih baik lagi, realisasi PEN lebih baik," ungkapnya.
Baca Juga
Data pemerintah sampai 1 Juli 2020, realisasi alokasi anggaran penanganan Covid-19 baru mencapai Rp127,4 triliun atau 18,3 persen dari total anggaran yang dialokasikan senilai Rp695,2 triliun
Adapun, realisasi tersebut berasal terdiri dari dukungan untuk kesehatan mencapai 5,1 persen, perlindungan sosial sebesar 36,2 persen, dukungan UMKM 24,4 persen, insentif usaha sebanyak 11,2 persen, dan sektoral pemda yang mencapai 5,2 persen.
Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN sendiri diketuai oleh Airlangga Hartarto dan salah satu wakilnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan.
