Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Risiko Penularan Covid-19 Tinggi, BPTJ Minta WFH Diteruskan

BPTJ meminta agar kebijakan work from home (WFH) bisa dilanjutkan untuk mencegah penularan Covid-19.
Rinaldi Mohammad Azka
Rinaldi Mohammad Azka - Bisnis.com 13 Juli 2020  |  20:11 WIB
Suasana Stasiun Kota yang sepi dari penumpang di Jakarta, Jumat (10/4/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menyesuaikan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek sejalan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sesuai aturan PSBB, maka operasional KRL di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Bisnis - Dedi Gunawan
Suasana Stasiun Kota yang sepi dari penumpang di Jakarta, Jumat (10/4/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan menyesuaikan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek sejalan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sesuai aturan PSBB, maka operasional KRL di pemerintah provinsi DKI Jakarta. Bisnis - Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta kebijakan work from home (WFH) dilanjutkan karena masyarakat seakan menganggap ancamam Covid-19 sudah tidak ada dalam new normal.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti menilai ketika sebagian masyarakat ternyata sudah terbiasa bekerja dengan baik dari rumah atau WFH tanpa ada hambatan berarti sebaiknya tetap dilanjutkan.

"Kami mengajak masyarakat untuk justru lebih berhati-hati dan waspada karena wabah Covid-19 sebenarnya masih berlangsung, dan aktivitas-aktivitas yang semula dihentikan saat PSBB penuh sekarang ini sudah dibolehkan, jadi justru resiko penularan makin tinggi,“ katanya, Senin (13/7/2020).

Sementara itu, jika tetap perlu ke kantor frekuensinya dapat dikurangi misalnya dari semula lima hari per pekan menjadi cukup dua hari per pekan dengan pengaturan jadwal. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang menuntut datang ke tempat kerja setiap hari, pemilik kerja harus bersedia mengatur jadwal berangkat dan pulang pegawainya agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.

Mempertimbangkan kondisi saat ini Polana menyebut seperti ada euforia di kalangan masyarakat menyambut adaptasi kebiasaan baru, seolah-olah tidak ada lagi ancaman Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat memaksa diri membangun kebiasan baru agar mengurangi resiko sebesar mungkin dari penularan Covid-19.

"Transportasi pada masa pandemi tidak mungkin dapat melayani masyarakat dengan protokol kesehatan yang memadai jika demand nya masih persis sama dengan sebelum pandemi,” ujar Polana.

Hal ini tidak lain karena kapasitas angkutan harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing. Menurutnya, hingga saat ini sudah cukup banyak ketentuan peraturan yang mengatur soal permintaan ini, mulai dari Peraturan Kepala Daerah, Gugus Tugas Covid-19 hingga Peraturan Menteri, tinggal konsistensi pelaksanaannya.

“WHO pernah menyatakan bahwa transportasi menjadi salah satu faktor potensial penularan dan penyebaran Covid-19, untuk itu kami berjuang keras agar transportasi komuter di wilayah Jabodetabek terhindar dari hal itu, namun semua itu sulit diwujudkan tanpa partisipasi masyarakat, “ katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemenhub BPTJ-Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top