Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia mengeluhkan sejumlah hambatan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa saat ini fakta di lapangan banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sulit mendapatkan rumah karena aturan dan penyediaan.
"Permasalahan di lapangan, backlog [kekurangan pasok] yang bertambah dan enggak tahu data validnya karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ada sendiri, data sensus berbeda," ujarnya dalam rapat dengan pendapat umum bersama Komisi V DPR, Selasa (7/7/2020).
Selain itu, kondisi saat ini juga adanya keterbatasan anggaran subsidi perumahan yang kecil, tetapi kebutuhan akan rumah bersubsidi yang sangat tinggi. Kendala lainnya yakni biaya perizinan dan sertifikasi sangat tinggi.
"Ini biaya yang enggak tercatat. Perubahan aturan tidak ada masa transisi, menimbulkan ketidakpastian perusahaan," katanya.
Junaidi menuturkan bahwa kendala lain terjadi pada pekerja informal yang tidak diakomodasi perbankan karena tak memiliki penghasilan tertulis. Padahal, rumah subsidi ini merupakan hak MBR.
"Syarat untuk mendapatkan rumah MBR ini banyak sekali sehingga untuk pemenuhan syarat rumah MBR, masyarakat harus libur bekerja 1 hari, padahal libur berkerja biaya hidup hilang," ucapnya.
Dia berharap agar ada kesederhanaan dan kemudahan persyarakat untuk mendapatkan rumah MBR.
Menurutnya, untuk memperoleh minyak subsidi cukup mudah, tetapi mengapa persyaratan mendapatkan rumah subsidi ini sangat banyak sehingga masyarakat sulit memenuhinya.
Dia menambahkan hambatan teknis untuk rumah subsidi ini terjadi pada aplikasi Kementerian PUPR yakni Sikasep yang konon datanya untuk big data rumah subsidi, tetapi faktanya tidak semua masyarakat bisa mengakses aplikasi ini karena pertimbangan jangkauan internet.
"Nelayan dan orang yang bekerja di kebun tidak terjangkau teknologi ini sehingga ada ketidakdilan masyarakat lainnya," tutur Junaidi.
Selain itu juga ada sistem Sikumbang untuk para pengembang dan kerap kali terjadi eror.
Dia menilai apabila teknologi ini belum siap jangan dipaksakan sehingga menghambat para pengembang.
Berdasarkan data Apersi, realisasi dalam penyediaan rumah oleh anggotanya sepanjang tahun lalu yakni mencapai 89.190 unit rumah yang dibangun oleh 2.700 pengembang.
Pada tahun ini, Apersi menargetkan dapat menyediakan rumah hingga 221.180 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
