Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan menyediakan akses permodalan bagi para nelayan pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan serta pelaku usaha garam rakyat.
Akses permodalan itu diberikan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana Badan Layanan Umum (BLU) dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), mengatakan saat ini pihaknya telah menyediakan form secara daring. Formulir ini dapat diisi oleh penyuluh perikanan ataupun pelaku usaha secara mandiri.
"Kami berkomitmen untuk mendorong pelaku usaha sektor KP mendapatkan bantuan modal, biar usahanya semakin berkembang," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2020).
Nilanto menjelaskan pelaku usaha cukup memasukkan data diri, data usaha dan data perbankan secara online di laman akses modal KKP.
Data tersebut nantinya dikelola dan dibahas oleh tim kelompok kerja (pokja) sebelum akhirnya didorong ke perbankan. Selanjutnya perbankan akan menilai kelayakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga
"Jadi pelaku usaha silakan entri data," tambahnya.
Dalam proses penjaringan calon debitur secara daring ini, Nilanto memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis. Pelaku usah juga dapat melapor jika menemukan atau dijanjikan dana akan cepat cair dan disetujui setelah menyetor sejumlah biaya.
"Ini semuanya gratis, jadi silakan dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi KKP kalau ada pungli atau dijanjikan macam-macam," tegasnya.
Melalui form daring tersebut, Nilanto berharap, para pelaku usaha bisa terus bertahan dan menjadi pemenang di masa pandemi Covid-19.
"Sebagaimana optimisme kita semua, sektor KP bisa menjadi pemenang di masa pandemi," tukasnya.
Sebelumnya, saat lawatan ke Pasangkayu, Sulawesi Barat, awal Juni lalu, Menteri Edhy menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses pemodalan. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan pemerintah mencapai Rp190 triliun.
Edhy mengajak peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi perikanan.
"Kedepan supaya tidak berkesan seolah yang diberi tempat pelaku usaha yang besar, yang penting ada pengusulan dari masyarakat dan ada keaktifan dari pemerintah daerah untuk membina masyarakat," katanya.
