Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Ungkap Alasan Dokter dan Perawat Covid-19 Belum Dapat Insentif  

Anggaran insentif untuk tenaga medis mencapai Rp5,9 triliun. Penyaluran insentif menghadapi tantangan dari sisi regulasi adminstrasi, hingga implementasi di lapangan. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap alasan rendahnya penyerapan anggaran stimulus fiskal penanganan virus Corona (Covid-19), khususnya untuk sektor kesehatan. 

Dia mengatakan, tenaga kesehatan banyak yang belum mendapat kompensasi sesuai perencanaan. Posisi pemerintah, lanjutnya, dilematis karena harus mengutamakan ketepatan di satu sisi. Namun di sisi lain, stimulus penanganan Covid-19 harus cepat disalurkan. 

"Kenapa nakes [tenaga kesehatan] kok belum dapat kompensasi? Ini masalah diproses verifikasi. Kita dilema antara harus cepat dan hati-hati. Kita harus pastikan dokter dan perawat ini namanya siapa dan dinas dimana?" katanya dalam acara webinar Business Talk Series yang digelar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Sabtu (27/6/2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total stimulus yang disiapkan pemerintah untuk sektor kesehatan berjumlah Rp87,5 triliun. Belanja penanganan Covid-19 paling besar Rp65,8 triliun. Sementara itu, anggaran insentif tenaga medis mencapai Rp5,9 triliun. 

Sri Mulyani mengungkapkan secara umum program penanganan Covid-19 masih menghadapi tantangan dalam eksekusi, baik dari sisi regulasi, administrasi, dan implementasi di lapangan. Masih minimnya realisasi anggaran kesehatan, terutama akibat verifikasi yang rigid dan keterlambatan proses penagihan.  

"Setiap data pasti ada inclusions-exclusions, dinamika terjadi dan terus kita perbaiki. APBN pasti akan direvisi," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper